Inflasi Gabungan Jayapura, Merauke dan Timika Tercatata Sebesar 0,69 Persen
Inflasi Gabungan Jayapura, Merauke dan Timika Tercatata Sebesar 0,69 Persen |
- Inflasi Gabungan Jayapura, Merauke dan Timika Tercatata Sebesar 0,69 Persen
- Polisi Fasilitasi Demonstran Tolak DOB Sampaikan Aspirasi ke Perwakilan DPRP
- Joe Biden Segera Blokir Impor Produk dari Xinjiang, terkait Tuduhan Warga Uyghur
- Joe Biden Katakan Bagi Balita Mungkin Bisa Vaksinasi COVID-19 Dimulai 21 Juni
- Bodewin Wattimena Minta Pimpinan OPD Lakukan Inovasi untuk Tingkatkan Pelayanan Publik
- Joe Biden Dikabarkan akan Kunjungi Arab Saudi, Negara yang Sempat Ia Sebut Hina
| Inflasi Gabungan Jayapura, Merauke dan Timika Tercatata Sebesar 0,69 Persen Posted: 03 Jun 2022 06:33 AM PDT  Ketiga kota IHK tersebut oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Papua, yakni Jayapura, Merauke dan Timika, dimana dua kota mengalami inflasi dan satu lainnya mengalami deflasi. "Inflasi terjadi di Timika dan Jayapura yang masing-masing sebesar 0,59 persen dan 0,96 persen sedangkan deflasi terjadi di Merauke sebesar 0,02 persen". "Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum sementara deflasi adalah kebalikannya," kata Kepala BPS Provinsi Papua Adriana Helena Carolina di Jayapura, Selasa. Lebih lanjut dikatakan, inflasi yang terjadi di dua kota IHK Provinsi Papua ditunjukkan oleh turunnya indeks kelompok pengeluaran pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,57 persen; kelompok transportasi sebesar 1,65 persen dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 3,49 persen. Sementara beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga pada Mei 2022, antara lain tarif angkutan udara, tomat, sirih dan daging ayam. Sedangkan beberapa komoditas yang mengalami penurunan harga, yakni cabai rawit, ikan ekor kuning, kol putih, buncis dan kacang panjang "Intinya pada Mei 2022 dari 11 kelompok pengeluaran, delapan kelompok memberikan andil atau sumbangan inflasi, tiga kelompok tidak memberikan andil/sumbangan inflasi," ungkapnya. (DiskominfoPapua) |
| Polisi Fasilitasi Demonstran Tolak DOB Sampaikan Aspirasi ke Perwakilan DPRP Posted: 03 Jun 2022 05:27 AM PDT  JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pihak Kepolisian Resor Kota Jayapura Kota akhirnya memfasilitasi penyampaian aspirasi para aksi Demo yang dilakukan oleh Petisi Rakyat Papua (PRP) terkait penolakan DOB dan Otsus Jilid II kepada perwakilan DPR Provinsi Papua. Penyampaian aspirasi yang dilakukan Petisi Rakyat Papua (PRP) diterima langsung perwakilan Anggota DPR Provinsi Papua Jhon Gobay bertempat di Jalan Biak Distrik Abepura, Kota Jayapura, Jumat (3/6/2022) sore. Kapolresta Jayapura Kota AKBP Dr. Victor D. Mackbon, SH., S.IK., MH., M.Si ketika dikonfirmasi mengatakan puji syukur demo tolak DOB di Kota Jayapura berjalan aman. "Setelah penyampaian aspirasi diterima oleh perwakilan DPR Provinsi Papua massa aksi membubarkan diri pulang ke asramanya masing-masing, " ucapnya. Lebih lanjut lagi Kata Kapolresta, sempat terjadi kemacetan saat para aksi demo pulang namun semua dapat diatasi dengan baik dan dilakukan pengawalan. "Intinya semua aktivitas masyarakat berjalan seperti biasanya dan Kota Jayapura tetap aman dan kondusif, " cetusnya. Ia pun menjelaskan, awalnya perwakilan dari para aksi demo didampingi LBH untuk meminta agar memberikan fasilitas kepada para aksi untuk menyampaikan aspirasi ke Kantor DPRP namun kami memberikan dua alternatif. Dua alternatif itu diantaranya memfasilitasi ke Kantor DPR Provinsi Papua namun masa aksi dibatasi dan yang kedua perwakilan DPRP yang mendatangi masa aksi untuk menerima aspirasi langsung ditempat. "Sehingga perwakilan yang bertemu dengan kami meminta alternatif kedua kemudian kami memfasilitasi dengan menghubungi pihak DPRP agar dapat mendatangi para aksi demo untuk mendengar dan menerima aspirasi," tandas Kapolresta. (HumasPolrestaJayapuraKota) |
| Joe Biden Segera Blokir Impor Produk dari Xinjiang, terkait Tuduhan Warga Uyghur Posted: 03 Jun 2022 02:50 AM PDT  WASHINGTON,LELEMUKU.COM - Kementerian Luar Negeri China pada Kamis (2/6) menanggapi dengan marah pengumuman bahwa akhir bulan ini pemerintahan Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan mulai memberlakukan undang-undang baru yang melarang impor produk-produk buatan tenaga kerja paksa di provinsi Xinjiang ke Amerika Serikat. Undang-undang Pencegahan Kerja Paksa Uyghur (UFLPA), yang ditandatangani Biden pada Desember lalu, mulai berlaku pada 21 Juni mendatang. Di bawah undang-undang tersebut, badan Perlindungan Perbatasan dan Bea Cukai AS akan memperlakukan barang apa pun yang dibuat di Xinjiang, baik seluruhnya atau sebagian, sebagai produk kerja paksa, kecuali jika importir bisa menunjukkan "bukti yang jelas dan meyakinkan" bahwa barang itu bukan produk kerja paksa. Undang-undang itu disahkan dengan dukungan bipartisan yang kuat, seiring bergabungnya para anggota Kongres AS dari kedua partai untuk mengutuk perlakuan China terhadap minoritas Muslim Uyghur. Amerika, Kanada, Inggris, Belanda dan berbagai kelompok hak asasi manusia menuduh China melakukan genosida terhadap warga Uyghur, dengan rezim yang mencakup aksi pemenjaraan massal dan kerja paksa, pendirian kamp "pendidikan ulang" besar-besaran, sterilisasi paksa, pengawasan secara menyeluruh terhadap warga Uyghur, serta pemisahan anak-anak dari keluarga mereka. Reaksi China China sendiri telah membantah berbagai tuduhan yang dialamatkan kepadanya dengan tegas. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Zhao Lijian pada Kamis (2/6) mengulangi bantahan tersebut sambil mengutuk pengumuman AS bahwa UFLPA akan segera berlaku. "Kami telah berulang kali menegur kebohongan-kebohongan AS terkait Xinjiang," ungkapnya dalam konferensi pers. "Apa yang disebut sebagai Undang-undang Pencegahan Kerja Paksa Uyghur yang mengabaikan fakta itu, dengan jahat menodai kondisi HAM di Xinjiang, China, sangat mencampuri urusan dalam negeri China, sangat melanggar hukum internasional dan norma-norma dasar yang mengatur hubungan internasional, serta melanggar aturan pasar dan etika dagang." Zhao memperingatkan konsekuensi mengerikan yang akan dikenakan menyusul diberlakukannya undang-undang tersebut. Sebelumnya, kata Noland, China pernah menggunakan sanksi "anti-dumping" untuk membalas apa yang dianggapnya sebagai penghinaan politik. Misalnya, negara itu memberlakukan sanksi terhadap jelai, daging sapi dan anggur Australia setelah negeri Kangguru menyerukan penyelidikan atas asal-muasal COVID-19 di wilayah China daratan. Beijing juga membatasi impor salmon Norwegia setelah Komite Nobel memberikan Hadiah Nobel Perdamaian kepada tokoh pembangkang China, Liu Xiao Bao. (VOA) |
| Joe Biden Katakan Bagi Balita Mungkin Bisa Vaksinasi COVID-19 Dimulai 21 Juni Posted: 03 Jun 2022 02:18 AM PDT  WASHINGTON, LELEMUKU.COM - Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan pada Kamis (2/6) bahwa anak-anak berusia di bawah lima tahun mungkin bisa mulai divaksinasi COVID-19 pada 21 Juni mendatang, apabila regulator federal memberikan izin vaksinasi bagi kelompok usia tersebut, seperti yang sudah diharapkan sebelumnya. Koordinator COVID-19 Gedung Putih Ashish Jha menjabarkan rencana pemerintah AS untuk memvaksinasi kelompok usia terakhir yang belum memenuhi syarat vaksinasi itu. Seorang pekerja dari pabrik pembuatan produk kesehatan gigi di Pyongyang, Korea Utara, menyemprotkan cairan disinfektan pada area ruang makan di pabrik tersebut di tengah penyebaran COVID-19 di negara itu pada 16 Mei 2022. (Foto: AP/Cha Song Ho) Ia mengatakan, panel penasihat di luar Badan Pengawas Obat dan Makanan AS (FDA) akan bertemu pada 14-15 Juni mendatang untuk mengevaluasi vaksin buatan Pfizer dan Moderna untuk balita. Pengiriman vaksin ke tempat-tempat praktik dokter dan fasilitas kesehatan anak akan dimulai segera setelah FDA memberikan izin, dengan vaksinasi pertama bisa mulai diberikan pada minggu berikutnya. Jha mengatakan, pemerintah negara bagian bisa mulai memesan dosis vaksin COVID-19 bagi balita mulai Jumat (3/6), dan mengatakan bahwa pemerintah sendiri sudah mengamankan 10 juta dosis pertama yang siap digunakan. Ia mengatakan butuh waktu beberapa hari hingga vaksin itu tiba di seluruh wilayah di AS dan janji temu vaksinasi bisa diedarkan. "Harapan kami, dalam beberapa minggu ke depan, semua orang tua yang ingin anaknya divaksinasi akan bisa mendapatkan jadwal vaksinasi," kata Jha. Pemerintah Biden mendesak negara-negara bagian untuk memprioritaskan vaksinasi di lokasi-lokasi berkapasitas besar seperti rumah sakit anak, serta agar memungkinkan vaksinasi dilakukan di luar jam kerja agar memudahkan para orang tua membawa anak-anak mereka untuk divaksinasi. Jha memahami rasa "frustrasi" orang tua dari para balita yang telah menunggu lebih dari setahun untuk bisa memvaksinasi anak-anak mereka. "Pada akhirnya kita semua ingin bergerak cepat, tapi kita harus melakukannya dengan benar," ungkapnya. (VOA) |
| Bodewin Wattimena Minta Pimpinan OPD Lakukan Inovasi untuk Tingkatkan Pelayanan Publik Posted: 03 Jun 2022 02:01 AM PDT  AMBON, LELEMUKU.COM - enjabat Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, meminta para pimpinan OPD di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, untuk meningkatkan inisiatif dan menciptakan inovasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. Hal ini disampaikan Penjabat, menghadapi penilaian kepatuhan standar pelayanan publik tahun 2022 oleh Ombudsman RI Perwakilan Maluku. "Para pimpinan OPD harus tingkatkan inisiatif dan inovasi serta berkoordinasi secara baik, tidak bisa mental disuruh dulu baru kerja," kata Penjabat dalam pertemuan dengan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Maluku, Hasan Slamat serta para pimpinan OPD, Jumat (03/06/2022). Dijelaskan, ada banyak penilaian terhadap pelayanan publik Pemkot yang dilakukan oleh lembaga pemerintah maupun swasta, salah satunya dari Ombudsman RI lewat Penilaian kepatuhan yang dilaksanakan setiap tahun. "Sebelum tiba pada penilaian tersebut, kita harus perbaiki semua yang kurang, sehingga semua OPD kedapatan siap dengan seluruh tugas dan tanggungawab masing – masing," jelas Wattimena. Menurutnya, dengan adanya penilaian kepatuhan standar pelayanan Publik, jajaran OPD dapat mengetahui kekurangan yang dimiliki, sehingga dapat segera dilakukan langkah perbaikan. "Ombudsman bersedia melakukan pendampingan memberikan arahan dan petunjuk apa yang hrus diperbaiki jika ada yang masih kurang. Sedangkan yang sudah bagus harus dijaga dan dipertahankan," ungkapnya. Sementara kepada Kepala Ombudsman RI Perwakilan Maluku, Hasan Slamat, Penjabat Wali Kota meminta agar penilaian kepatuhan dapat dilakukan secara objektif sehingga kekurangan yang dimiliki Pemkot dapat diidentifikasi, dalam rangka peningkatan pelayanan publik sebagai salah satu kebijakan Prioritas. "Saya minta pimpinan OPD dapat mendukung semua proses ini, dengan memenuhi apa yang diisyaratkan oleh Ombudsman," tandasnya. (indonesiatimur.co) |
| Joe Biden Dikabarkan akan Kunjungi Arab Saudi, Negara yang Sempat Ia Sebut Hina Posted: 03 Jun 2022 01:53 AM PDT  WASHINGTON, LELEMUKU.COM - Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan mengunjungi Arab Saudi pada bulan ini, menurut sejumlah laporan yang terbit pada Kamis (2/6). Hal itu berseberangan dengan sikap Biden sebelumnya yang sempat menyerukan agar kerajaan itu menjadi paria, alias negara yang hina. Laporan mengenai keputusan itu muncul beberapa jam setelah Arab Saudi membahas dua prioritas utama Biden dan menyetujui kenaikan produksi minyak dan membantu memperpanjang gencatan senjata di Yaman yang dilanda perang. The New York Times, The Washington Post dan CNN, mengutip sejumlah sumber anonim, menyatakan bahwa Biden akan mampir ke Arab Saudi dalam kunjungan kerja internasional yang selanjutnya, seperti yang telah lama dirumorkan. CNN mengatakan bahwa Biden akan menemui pemimpin de facto Arab Saudi, Putra Mahkota Mohammed bin Salman, 36, yang dituduh oleh intelijen AS telah memerintahkan pembunuhan terhadap Jamal Khashoggi, wartawan pembangkang Arab Saudi, pada 2018. Juru Bicara Gedung Putih Karine Jean-Pierre mengatakan dirinya tidak memiliki pengumuman apa pun terkait rencana perjalanan Biden, dan hanya mengatakan bahwa, "Presiden akan mencari peluang untuk berkomunikasi dengan para pemimpin kawasan Timur Tengah." Biden berencana menghadiri KTT NATO di Spanyol dan KTT G7 di Jerman bulan ini. Ia juga diperkirakan akan mengunjungi Israel, di mana, seperti di Arab Saudi, dirinya juga akan menghadapi pertanyaan tajam tentang diplomasi AS yang lamban menyangkut saingan kedua negara tersebut yaitu Iran. Saat berkampanye dalam pemilihan presiden lalu, Biden menyerukan agar para pemimpin Saudi diperlakukan sebagai "paria sebagaimana mestinya" menyusul hubungan akrab pemerintahan AS saat itu di bawah Donald Trump dengan kerajaan ultrakonservatif tersebut. Tak lama setelah dilantik sebagai presiden, Biden merilis laporan intelijen yang menyatakan bahwa pangeran mahkota Saudi mengizinkan pembunuhan Khashoggi. Pemerintah Biden lantas memberlakukan pembatasan visa terhadap puluhan warga Saudi yang dituduh mengancam para pembangkang kerajaan. (VOA) |
| You are subscribed to email updates from #Lelemuku. To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States | |
