-->

TKW di Taiwan Makin Terjepit: 6 Tahun Gaji Tak Naik dan Dieksploitasi Majikan

TKW di Taiwan Makin Terjepit: 6 Tahun Gaji Tak Naik dan Dieksploitasi Majikan


TKW di Taiwan Makin Terjepit: 6 Tahun Gaji Tak Naik dan Dieksploitasi Majikan

Posted: 20 May 2022 07:46 PM PDT


TAIWAN,LELEMUKU.COM - Fajar sudah bekerja sebagai perawat rumah tangga di Taiwan sejak tahun 2012, dengan gaji minimum 17.000 dollar Taiwan, atau setara 8,4 juta rupiah. Dengan angka tersebut, dia bisa menabung dan mengirimkan sebagian uangnya kepada keluarga di tanah air.

Namun, uang yang didapatkannya lama-lama terasa makin sedikit. Ini lantaran gaji yang mereka terima tidak kunjung naik selama 6 tahun ini. Padahal gaji sektor formal naik terus dan standarnya kini mencapai 25.000 dollar Taiwan.

"Gaji kami hari ini hanya 17.000 NTD per bulan. Jadi kami hanya menikmati kenaikan biaya asuransi kesehatan yang meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan perkembangan gaji sektor formal," ujarnya dalam sebuah diskusi virtual, Selasa (18/5/2022).

Di samping gaji yang jalan di tempat, perawat rumah tangga juga sering dapat perlakuan tidak adil dari majikan.

Fajar, yang juga Ketua Gabungan Tenaga Kerja Bersolidaritas (Ganas) Taiwan, mengatakan jam kerja mereka tidak jelas, beban kerja selalu bertambah, dan tidak diberi libur. Selain itu, banyak majikan yang menahan paspor dan dokumen mereka sehingga mereka tidak bisa mencari pekerjaan yang lebih baik.

Kerja Tak Layak dan Dieksploitasi Majikan

Yu-Kuo Su dari Kementerian Tenaga Kerja Taiwan tidak menyangkal bahwa masih ada majikan yang memperlakukan tenaga kerja asing secara buruk. Dia mengatakan buruh migran bisa melaporkan majikan ke sambungan 1955.

"Ketika majikan menahan dokumen atau kartu identitas mereka, mereka bisa mengajukan komplain ke 1955. Kami akan membantu mereka. Selain itu, pemerintah juga akan merevisi peraturan untuk mencegah majikan menahan dokumen di masa depan," responnya.

Namun, melaporkan majikan tidaklah mudah. Dalam banyak kasus, buruh migran akan kalah dalam negosiasi. Ansensius Guntur dari Stella Maris International Migrants Service Center mengatakan bahwa buruh migran biasanya tidak memiliki bukti-bukti pendukung.

"Mungkin sebelum mereka ke sini mereka diajarkan lebih kuat lagi prosedur pelaporan. Mereka harus diajarkan dan dididik untuk menyediakan bukti yang lengkap kalau mereka diperlakukan tidak adil di tempat kerja. Mereka siapkan bukti supaya mereka bisa menang dalam negosiasi, tandasnya.

Peluang Baru, Tapi Tidak Realistis

Pemerintah Taiwan pada April 2022 mengizinkan tenaga kerja asing, termasuk dari Indonesia untuk bekerja sebagai pekerja teknis menengah. Mereka diperbolehkan masuk indusri yang mengalami kekurangan tenaga kerja antara lain perikanan, manufaktur, dan konstruksi.

Fajar mengatakan banyak perawat rumah tangga yang tertarik bekerja di pabrik.

"Harapan kami pindah ke pabrik adalah ingin ada perbaikan dari jam kerja, hak libur, dan juga gaji. Setiap ada peningkatan dari Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan, kami juga ikut merasakan," ungkapnya.

Namun untuk ikut program tersebut tidaklah mudah. Pemerintah Taiwan mensyaratkan perawat rumah tangga untuk lebih dulu mencapai gaji 24.000 dollar Taiwan, setara 11,8 juta Rupiah. Menurut Fajar, itu tidak masuk akal.

"Untuk dapat gaji 24.000 dollar Taiwan, Pemerintah Taiwan tidak ada intervensi. Karena majikan yang menggaji hanya 17.000 dollar Taiwan tidak melanggar hukum. Jadi bagi kami dengan gaji 24.000 dollar Taiwan itu adalah perjuangan dan negosiasi," tandasnya.

Hal ini dikonfirmasi Lennon Ying-Dah Wong dari Serve the People Association (SPA), organisasi pendamping buruh migran di Taiwan. Menurutnya, syarat gaji itu tidak realistis.

"Ada banyak perawat rumah tangga dengan gaji di atas 17.000 dollar Taiwan. Tapi di kontraknya tetap tertulis segitu. Uang lebihnya tidak dianggap sebagai gaji. Singkatnya, program ini tidak realistis. Menurut saya hanya sedikit pekerja yang bisa mendaftar program ini," kata dia.

Sementara itu Direkur Perlindungan WNI di Kementerian Luar Negeri, Judha Nugraha, mengatakan akan memperkuat kerjasama dengan organisasi masyarakat sipil dan komunitas Indonesia di Taiwan.

"Kami mengerti bahwa mengingat banyaknya WNI yang tinggal di Taiwan, tentu Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taiwan tidak bisa menyelesaikan masalah ini sendiri. Ia perlu Kolaborasi dengan LSM dan komunitas di Taiwan," tegasnya.

Taiwan adalah negara dengan jumlah buruh migran Indonesia terbanyak ketiga, setelah Malaysia dan Arab Saudi. Kemenlu mencatat ada 350.000 WNI di Taiwan yang kebanyakan adalah buruh migran. (VOA)

BTS Membuat Sejarah Baru di Billboard Music Awards Tahun 2022

Posted: 20 May 2022 07:30 PM PDT


NEW YORK,LELEMUKU.COM - Salah satu ajang musik internasional bergengsi, Billboard Music Awards 2022 baru saja diadakan pada tanggal 15 Mei kemarin.

Mereka mengumumkan para pemenangnya beberapa jam sebelum acara penghargaan dan diinfokan bahwa Jin dan kawan-kawan berhasil membawa pulang tiga trofi pada ajang penghargaan ini, yaitu Top Duo/Group, Top Song Sales Artist, dan Top Selling Song untuk lagu mereka yang berjudul "Butter."

Sebelumnya, pada Billboard Music Awards tahun ini, BTS telah dinominasikan dalam enam kategori berbeda di acara penghargaan tahun ini yaitu Top Duo/Group, Top Song Sales Artist, Top Billboard Global Artist (excluding the U.S.), Top Selling Song (mereka dinominasikan dua kali untuk lagu "Butter" dan "Permission To Dance"), Top Billboard Global Song (excluding the U.S.), serta Top Rock Song.

Penghargaan tahun ini menandai kemenangan ketiga BTS untuk kategori Top Duo/Group sehingga menandai sebuah rekor baru, yang di mana rekor sebelumnya yang dipegang oleh One Direction untuk kemenangan terbanyak dalam kategori yang sama. Tahun ini juga menjadi kemenangan keenam grup ini secara berturut-turut di Billboard Music Awards sejak tahun 2017 Selamat untuk BTS. (VOA)


Sebagian Warga AS Khawatir Keputusan Aborsi MA akan Cabut Hak-hak Lainnya

Posted: 20 May 2022 06:46 PM PDT

W

WASHINGTON,LELEMUKU.COM - Awal bulan ini, rancangan opini mayoritas oleh Hakim Agung AS Samuel Alito bocor ke publik. Rancangan itu mengindikasikan bahwa Mahkamah Agung AS siap untuk membatalkan keputusan penting Roe v. Wade tahun 1973, sebuah langkah yang akan memungkinkan masing-masing negara bagian untuk melarang aborsi.

Beberapa negara bagian memiliki apa yang disebut "undang-undang pemicu" (trigger law) untuk melarang aborsi ketika Mahkamah Agung mengeluarkan keputusan yang diantisipasi itu, dan beberapa negara bagian lain diperkirakan akan mengikuti jejak jika jaminan federal tentang hak aborsi dicabut.

Trigger law atau "undang-undang pemicu" adalah UU yang tidak dapat dilaksanakan tetapi kemudian bisa diberlakuan jika terjadi perubahan fatwa hukum dari pengadilan yang lebih tinggi.

Meski didukung oleh kaum konservatif sosial, rancangan opini tersebut telah menyebabkan kepanikan di sektor-sektor lain, dan bukan hanya karena hal itu akan membatalkan hak aborsi secara nasional yang sudah berlangsung selama hampir 50 tahun. Banyak pihak khawatir alasan yang digunakan Alito bisa diterapkan untuk membatalkan hak-hak lain yang telah ditegaskan oleh Mahkamah Agung akan dilindungi secara konstitusional.

Banyak dari hak-hak tersebut muncul dari prinsip dasar pengadilan yang ditetapkan dalam Roe v. Wade dan beberapa keputusan yang menyusul kemudian, misalnya, bahwa warga Amerika memiliki hak atas privasi yang tersirat tetapi tidak dinyatakan dalam Konstitusi AS.

"Jika Alito mengatakan bahwa orang Amerika tidak memiliki hak privasi yang melekat, maka itu membuka pintu ke setiap kamar tidur di negara ini," kata Rebecca Robb, seorang pekerja salon kecantikan di Boulder, Colorado, kepada VOA.

"Saya khawatir hak kami untuk menggunakan kontrasepsi akan terancam," katanya, "dan kesetaraan pernikahan akan menjadi yang berikutnya."

Sementara banyak orang Amerika seperti Robb merasa khawatir, sebagian lainnya percaya bahwa ketakutan semacam itu dibesar-besarkan atau salah arah. Mereka merujuk pada kata-kata Alito sendiri dalam draf yang bocor itu, di mana dia menulis, "Tidak ada bagian opini ini yang harus dipahami untuk meragukan preseden (putusan sebelumnya) yang tidak berhubungan dengan aborsi." (VOA)

Pesan Gubernur Saat Pelantikan Johan Johanis Lewerissa

Posted: 20 May 2022 06:22 PM PDT


AMBON,LELEMUKU.COM - Berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri, Nomor 161.81-1112 Tahun 2022, tentang Peresmian pengangkatan Anggota DPRD Maluku masa jabatan 2019-2024, Johan Johanis Lewerissa resmi menjabat sebagai anggota DPRD Maluku. Politisi dari Partai Gerindra ini diambil sumpah dan dilantik oleh Ketua DPRD Maluku, Lucky Wattimury.

Pelantikan berlangsung di Ruang Paripurna Kantor DPRD Maluku, dihadiri Gubernur Murad Ismail, Wakil Gubernur Barnabas Natanhiel Orno, Penjabat Sekda Sadali Ie, sejumlah anggota BPK RI, Forkopimda lingkup provinsi, anggota DPRD Maluku, Ketua dan anggota pengadilan Tinggi Maluku, Ketua dan anggota KPU Maluku dan undangan lainnya.

Dalam rapat paripurna pengambilan sumpah ini, Gubernur Maluku Murad Ismail menyampaikan beberapa pesan kepada Johan. Pertama, Johan dapat segera bekerja dan beradaptasi dengan tugas-tugasnya sebagai dewan. Kedua, membangun komunikasi dan kolaborasi dengan unsur pimpinan maupun sesama anggota DPRD, pemerintah provinsi, kabupaten/kota termasuk elemen masyarakat yang menjadi konstituenya. Ketiga, tiga fungsi yang melekat pada lembaga DPRD dapat menjadi perhatian Johan untuk ditingkatkan secara optimal.

Kepala daerah mengatakan, sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD provinsi Maluku, menandai dimulainya masa tugas Johan sebagai wakil rakyat dalam lembaga legislatif. Penetapan Keputusan Mendagri tentang Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD, telah melewati prosedur hukum dan mekanisme administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.

"Olehnya itu, tidak perlu lagi ada alasan untuk mempertanyakan atau memperdebatkan proses pengangkatan yang bersangkutan. Mari menghormati prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan bertambahnya keanggotaan dewan, kita harapkan kinerja DPRD dapat ditingkatkan. Utamanya dalam menampung dan menyuarakan aspirasi masyarakat dan meningkatkan kerjasama, kemitraan strategis antara legislatif dan eksekutif di Maluku," katanya.

Gubernur menginginkan, pemerintah daerah dan DPRD dapat terus berkolaborasi membangun Maluku, menciptakan inovasi, menggerakkan perekonomian rakyat guna mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata, di seluruh wilayah Maluku sesuai visi pemerintah daerah.

"Sebelum mengakhiri sambutan ini, saya mengucapkan selamat kepada saudara Johan beserta keluarga atas amanah yang diterima. Dan kepada seluruh pimpinan serta anggota DPRD provinsi Maluku, saya mengajak untuk tetap berkolaborasi dalam mengemban kepercayaan dan amanah yang diberikan rakyat kepada kita," tutup Gubernur.

Ditempat yang sama, Ketua DPRD Maluku Lucky Wattimury mengatakan, dengan adanya peresmian dan pengangkatan Johan sebagai dewan, telah mengisi satu kursi anggota DPRD dari Partai Gerindra yang belum terisi sejak tahun 2019. Selain itu, dalam beberapa kesempatan, Politisi Partai PDI-P ini selalu mengingatkan tentang pentingnya pemaknaan terhadap sumpah/janji yang diucapkan. Sebab, poin pentingnya adalah implementasi sumpah/janji dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan rakyat.

"Hal ini penting untuk diingatkan, karena selaku unsur penyelenggara pemerintah daerah, DPRD dituntut untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebaik-baiknya," kata Wattimury.

Sebelumnya, Bendahara DPD PDIP Provinsi Maluku ini menerangkan, telah diputuskan untuk melakukan pengambilan sumpah dan janji anggota DPRD Provinsi Maluku dari Partai Gerindra atas nama Johan Johanis Lewerissa.

Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Provinsi Maluku pun telah menjadwalkan, pelantikan Johan sebagai dewan dilaksanakan hari ini. Pelantikan Johan sebagai dewan di sisa masa jabatan periode 2018-2024, untuk menggantikan Robby Gaspersz, sesuai Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri.

Dengan pelantikan Johan sebagai anggota DPRD Maluku, maka Fraksi Partai Gerindra akan beranggotakan enam orang. (indonesiatimur.co)

Bangkok akan Lakukan Pemilihan Gubernur Baru pada 22 Mei 2022

Posted: 20 May 2022 06:00 PM PDT


BANGKOK,LELMUKU.COM - Jutaan pemilih di Bangkok akan memilih gubernur baru pada hari Minggu (22/5), pemilihan besar pertama sejak protes pro-demokrasi yang mengguncang ibu kota Thailand itu.

Pemilihan itu berlangsung pada saat Perdana Menteri Prayut Chan-O-Cha sedang berjuang untuk menyatukan koalisi nasionalnya yang berkuasa hingga pemilihan umum yang dijadwalkan berlangsung 12 bulan lagi.

Kota metropolitan berpenduduk 10 juta orang ini terakhir kali memilih gubernur pada 2013. Setelah merebut kekuasaan melalui kudeta militer pada 2014, Prayut memecat gubernur petahana dan menunjuk orangnya sendiri.

Tokoh paling kuat dalam persaingan 30 kandidat itu adalah Chadchart Sittipunt, mantan menteri transportasi dari kabinet pemerintahan sipil yang digulingkan oleh kudeta militer pada 2014. Ia mencalonkan diri sebagai calon independen. Namun, pria usia 55 tahun itu sesungguhnya adalah tokoh utama Pheu Thai -- partai oposisi yang dimotori mantan perdana menteri Thaksin Shinawatra dan pernah mencalonkan diri sebagai perdana menteri pada pemilu 2019 mewakili partai itu.

Sementara Chadchart bersikeras dengan keindependenannya, Pheu Thai belum mengajukan kandidat untuk melawannya, sehingga membuat banyak orang memandangnya sebagai wakil partai itu.

Jajak-jajak pendapat menunjukkan ia jauh mengungguli gubernur petahana, Aswin Kwanmuang, mantan jenderal polisi yang didukung oleh Prayut. (VOA)

Jokowi Terima Majelis Rakyat Papua dan Majelis Rakyat Papua Barat di Istana Bogor

Posted: 20 May 2022 05:47 PM PDT


BOGOR,LELEMUKU.COM - Presiden Joko Widodo menerima Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Majelis Rakyat Papua Barat di Istana Kepresidenan Bogor, pada Jumat, 20 Mei 2022. Bupati Jayapura Mathius Awoitauw yang mewakili rombongan mengatakan bahwa pihaknya mengapresiasi pertemuan dengan Presiden Jokowi yang membahas soal daerah otonomi baru (DOB) di Papua.

"Pertama kami sampaikan apresiasi dan terima kasih banyak kepada Bapak Presiden, atas permintaan kami untuk audiensi hari ini diterima dengan baik oleh Bapak Presiden untuk mengklarifikasi mengenai simpang siurnya informasi mengenai penerapan pelaksanaan Undang-Undang No. 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus di Provinsi Papua dan di dalamnya adalah daerah otonomi baru, khusus untuk di Provinsi Papua, ada DOB Papua Selatan, Papua Pegunungan Tengah, dan Papua Tengah," ungkapnya.

Mathius melanjutkan, rencana pembentukan daerah otonomi baru tersebut merupakan aspirasi murni warga Papua yang telah diperjuangkan sejak lama. Papua Selatan misalnya, disebutnya telah diperjuangkan selama 20 tahun.

"Jadi ini bukan hal yang baru muncul tiba-tiba. Tapi ini adalah aspirasi murni, baik dari Papua Selatan maupun Tabi, Saereri, juga La Pago dan Mee Pago," imbuhnya.

Lebih lanjut, Mathius menjelaskan bahwa aspirasi yang didorong berdasarkan pada wilayah adat, bukan berdasarkan demonstrasi di jalan. Menurutnya, masyarakat Papua berharap bagaimana DOB ke depan itu bisa menjadi harapan mereka untuk mempercepat kesejahteraan di Papua dan Papua Barat.

Menurut Mathius, Undang-Undang Otonomi Khusus itu mengikat semua masyarakat di seluruh tanah Papua sehingga ada kepastian hukum untuk mengelola ruang-ruang yang dimiliki oleh masyarakat adat berdasarkan tujuh wilayah adat di tanah Papua.

"Kita butuh itu kepastian. Karena itu, kalau pemekaran itu, itu masalah administrasi pemerintahan, tapi ke Papua itu diikat dengan Undang-Undang Otsus. Persoalan kita adalah implementasinya, harus konsisten baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi, pemerintah daerah. Di situ persoalannya sebenarnya," ujarnya.

Undang-Undang Otsus juga akan memberikan kepastian hukum terhadap ruang kelola hak-hak pemetaan wilayah adat. Dengan adanya kepastian hukum tersebut, diharapkan bisa menyelesaikan persoalan lahan di Papua.

"Konflik Papua sebenarnya masalah lahan, karena itu perlu ada kepastian di sini dan dia bisa menyelesaikan, mengurangi persoalan-persoalan di Papua, dan kepastiannya hanya melalui Undang-Undang Otsus," imbuhnya.

Selain itu, Mathius melanjutkan, daerah otonomi baru juga akan mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat karena tantangan utama adalah kondisi geografis.

"Berapapun dananya diturunkan dalam Otsus, tapi kalau geografis yang sulit, seperti yang ada sekarang, itu tetap akan mengalami hambatan-hambatan luar biasa. Karena itu daerah otonomi baru adalah solusi untuk bisa mempercepat kesejahteraan Papua dan Papua Barat," jelasnya. (Setpres)

Menunggumu Pulang Milik GYA Untuk para Pejuang Hubungan Jarak Jauh

Posted: 20 May 2022 12:29 PM PDT

Menunggumu Pulang Milik GYA Untuk para Pejuang Hubungan Jarak Jauh

JAKARTA SELATAN, LELEMUKU.COM - Penyanyi Gya merilis karya baru berjudul 'Menunggumu Pulang'. Lagu tersebut sebenarnya sudah ditulis pada tahun 2008 saat kekasih hatinya harus menuntut ilmu di luar negeri. Layaknya seorang wanita yang tidak mau ditinggalkan, Gya mencurahkan isi hatinya dengan menulis lagu ini dibantu oleh sahabatnya yaitu Mandy Purwa Hartono. 

"Lagu ini akhirnya dirilis pada tahun 2022 dengan perubahan lirik. Lalu sentuhan aransemen yang sangat menyentuh oleh Ben Atta turut hadir menambah nuansa kemegahan dalam lagu ini," kata Gaya dalam rilis pers nya pada Kamis (19/20/2022).

Direkam selama masa Pandemi yang belum juga berakhir ini sangat memberikan banyak tantangan untuk Gya. Semua protokol kesehatan diberlakukan selama proses rekaman hingga lagu ini selesai diproduksi. 

Di lagu ini ia yang juga berperan sebagai Composer dibantu oleh sahabatnya, Mandy Purwa Hartono. Selain itu pada proses produksi, Ben Atta dipercayakan sebagai Producer dan Arranger Musik, Bowo Soulmate sebagai Vocal Director & Angelin Rumondor sebagai Backing Vocal. Kemudian pada proses Paska Produksi, Agi Anggadarma berperan sebagai Mixing Engineer dan Steve Corrao dari Sage Audio di Nashville sebagai Mastering Engineer. Rozi Fathoni juga kembali terlibat sebagai Executive Producer

Lagu ini bercerita tentang seorang perempuan yang harus menjalani hubungan jarak jauh atau kerap disebut dengan istilah LDR dengan sang kekasihnya. Lagu ini diartikan oleh Gya secara mendalam.

"Karena menunggu seseorang bertahun lamanya itu terasa sangat berat. Lewat lagu ini, Gya ingin berpesan untuk selalu sabar menunggu seseorang yang kamu cintai bila mereka harus pergi jauh walaupun tanpa ketidakpastian," tutur dia. 

Video Lirik dari lagu ini juga tengah disiapkan oleh Gya dan akan dirilis dalam waktu dekat. Selain itu, kini Gya tetap tengah sibuk dengan mengumpulkan materi-materi terbaru yang nantinya akan masuk ke dalam album ke-3 Gya. (Tembang)

I Gede Putra Yakin Polres Mimika Selalu Kompak dan Solid

Posted: 20 May 2022 12:20 PM PDT

I Gede Putra Yakin Polres Mimika Selalu Kompak dan Solid

TIMIKA, LELEMUKU.COM - Kapolres Mimika AKBP I Gede Putra, SH., S.IK meminta kepada seluruh personel dijajaran Polres Mimika untuk tetap menjaga kekompakan dan soliditas seperti yang telah berjalan selama kepemimpinan AKBP I Gusti Gde Era Adhinata, sehingga apa yang telah berjalan tetap dipertahankan dan ditingkatkan lagi.

"Pada kesempatan ini, ijinkan kami selaku orang baru di Timika, kami mohon dukungannya dalam pelaksanaan tugas kita kedepan. Saya yakin kita bisa apabila kita kompak dan solid," kata I Gede Putra saat apel pasukan, Jumat (20/5/2022).

Apa yang telah dibuat oleh Kapolres yang lama menjadi landasan yang kuat untuk melanjutkan dan meningkatkannya menjadi lebih baik. 

"Beliau (Wadirkrimsus) sudah banyak menanam fondasi-fondasi yang kuat dalam pelaksanaan tugas-tugas kita, ini terbukti dari banyak apresiasi yang diberikan kepada Polres Mimika. Saya dengar sendiri saat kita masih berada di Polda," ungkap mantan Kapolsek Miru dan Danyon B Brimob Polda Papua. 

Sementara itu, AKBP I Gusti Gde Era Adhinata dalam penyampaian permohonan maaf kepada seluruh personel Polres Mimika atas tutur kata, perbuatan yang sengaja atau tidak sengaja menyinggung perasaan selama bertugas kurang lebih 2,8 bulan di Polres Mimika.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh personel pengabdian dan selalu loyal dalam melaksanakan tugas selama menjabat di Polres Mimika.

"Pertama saya sampaikan permohonan maaf, kurang lebih hampir dua tahun lebih saya mengabdi di Bumi Amungsa ini tidak semuanya sempurna merasa baik dengan saya," kata Wadirkrimsus Polda Papua AKBP I Gusti Gde Era Adhinata.

Ia berharap apa yang kepada seluruh personel agar selalu loyal dan tetap kompak dalam melaksanakan tugas. Sebab tanpa komunikasi yang baik maka tidak ada kerjasama yang baik antara pimpinan dan bawahan.

"Pengalaman yang positif agar dipertahankan, lakukan manajemen kepolisian pertahankan yang paling ialah memperbaiki dan meningkatkan yang tentunya butuh kerjasama. Tanpa adanya komunikasi antara bawahan dan pimpinan tidak mungkin ada kerjasama," harapnya. 

Sebagai pimpinan, saat meninggalkan anak buah pastilah berat apalagi sudah lama bersama, secara psikologis kalau  meninggalkan anak, orangtua merupakan hal yang berat, dan itulah kehidupan.

Ia juga menitipkan seluruh masyarakat Mimika kepada Kapolres Mimika yang baru tanpa melihat suku, agama dan golongan, siapapun yang membutuhkan bantuan agar segera direspon sesuai dengan kemampuan yang ada.

"Saya titip masyarakat Mimika, layani mereka tanpa melihat dari status sosialnya," pesannya.

Sementara itu, prosesi upacara pedang pora sambut Kapolres Mimika AKBP I Gede Putra, SH., S. IK beserta ibu, sekaligus mengantar AKBP I Gusti Gde Era Adhinata, prosesi acara pedang pora berlangsung di Mapolres Mile 32 jalan Agimuga Distrik Kuala Kencana, Jumat (20/5/2022). 

Hadir dalam prosesi upacara, AKBP I Gusti Gde Era Adhinata beserta ibu, Kapolres Mimika AKBP I Gede Putra, Wakapolres Mimika Kompol Praja Ghanda Wiratma, Kabag Ops Polres Mimika Kompol Dionisos V D P Helan, seluruh Kasat, Kapolsek jajaran, seluruh personil dan bhayangkari. (Ricky Lodar)

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

Iklan Bawah Artikel