-->

Sri Mulyani Perkirakan Penerimaan Negara Naik Rp420 Triliun

Sri Mulyani Perkirakan Penerimaan Negara Naik Rp420 Triliun


Sri Mulyani Perkirakan Penerimaan Negara Naik Rp420 Triliun

Posted: 20 May 2022 06:52 AM PDT


WASHINGTON, LELEMUKU.COM - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan penerimaan negara bertambah dari perpajakan sebesar Rp274 triliun dan bukan pajak sebesar Rp146,1 triliun. Jumlah total penambahan penerimaan negara kini menjadi Rp420,1 triliun.

Menurutnya, pemerintah memiliki dua opsi dalam menggunakan tambahan pendapatan tersebut. Pertama, digunakan untuk mengurangi defisit APBN 2022 yang jumlahnya mencapai sebesar Rp868 triliun.

Namun, opsi tersebut dapat mengakibatkan kenaikan pada harga BBM, tarif listrik, dan tidak ada pemulihan ekonomi karena tekanan kenaikan harga komoditas global.

"Kalau Rp420 triliun semuanya untuk mengurangi defisit bisa. Tapi semua belanja tetap sama, harga naik, dan subsidi tetap," jelas Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR dengan Menteri Keuangan, pada Kamis (19/5).

Opsi lainnya yaitu dengan mengurangi defisit dan mengutamakan perlindungan terhadap rakyat seperti belanja subsidi, bansos, pendidikan, dan Dana Bagi Hasil ke daerah. Menurut Sri, opsi ini kemudian diambil pemerintah dengan tiga tujuan yakni melindungi rakyat,mencapai pertumbuhan ekonomi, dan APBN.

Alasannya subsidi dan bansos tersebut dapat menguatkan konsumsi masyarakat yang dapat menciptakan momentum pemulihan ekonomi.

Dalam pertemuan tersebut, ia juga mengusulkan penyesuaian beban subsidi dan kompensasi sektor energi. Sebab, harga minyak mentah Indonesia sudah berada di atas $100 per barel dari asumsi di APBN 2022 sebesar $63 per barel. Selain itu, kebijakan tersebut bertujuan untuk menjaga Badan Usaha menjadi sehat dan menjaga ketersediaan energi nasional.

"Harga keekonomian sudah jauh di atas harga asumsi atau harga yang digunakan untuk mengalokasikan subsidi APBN untuk minyak tanah, solar, LPG, dan Pertalite," jelas Sri.

Ia juga mengusulkan penambahan bagi perlindungan sosial sebesar Rp18,6 triliun yang diberikan dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai kepada 20,65 juta kelompok penerima manfaat dan bantuan produktif usaha mikro. Dengan demikian, total perlindungan sosial di dalam APBN 2022 mencapai Rp431,5 triliun.

Semua fraksi dalam Banggar DPR menyetujui usulan dari pemerintah terkait penggunaan tambahan pendapatan dan tambahan perlindungan sosial.

Kendati, Anggota Banggar DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sosial (PKS) Ecky Awal Muharram memberikan sejumlah catatan terkait usulan pemerintah soal APBN tersebut. Salah satunya yaitu meminta pemerintah menjelaskan kembali penggunaan Pasal 42 Ayat 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang APBN yang berbunyi, "Dalam keadaan darurat, Pemerintah dapat melakukan langkah-langkah antisipasi dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat."

"Proyeksi pendapatan negara atau peningkatan belanja negara secara signifikan. Dalam konteks penerimaan, negara tidak menunjukkan itu," jelas Ecky.

Kendati demikian, Ecky tetap menerima usulan pemerintah dan penggunaan Pasal 42 Ayat 1 UU tentang APBN sebagai dasar pengambilan kebijakan ini.

Sementara itu, ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah menjelaskan makna darurat dalam pasal tersebut yaitu salah satu indikatornya ada deviasi asumsi dasar makro dan meningkatnya belanja negara secara signifikan untuk membayar subsidi atau kompensasi karena kenaikan harga minyak mentah Indonesia. (VOA)

Herry Ario Naap dan Jokowi Diskusi Program Pembangunan Biak Numfor

Posted: 20 May 2022 06:51 AM PDT

Herry Ario Naap dan Jokowi Diskusi Program Pembangunan Biak Numfor

BOGOR, LELEMUKU.COM - Bupati Biak Numfor Herry Ario Naap, S.Si.,M.Pd diundang khusus oleh Presiden Joko Widodo ke Istana Bogor, Jumat (20/05/2022). 

Dalam pertemuan empat mata yang berlangsung dalam suasana santai dengan Presiden Jokowi itu, Bupati menyampaikan banyak hal, khususnya hal-hal yang terkait dengan sejumlah usulan dan masukan terkait percepatan pembangunan di Kabupaten Biak Numfor.

Selain itu, Bupati juga dipanggil  khusus ke Jakarta oleh orang nomor satu di Indonesia juga terkait dengan sejumlah program-program strategis nasional sebagai bagian percepatan pembangunan di Papua, khususnya lagi di wilayah Kabupaten Biak Numfor dan sekitarnya. 

Bupati Herry Ario Naap lewat whassap mengungkapkan, bahwa Ia diundang khusus oleh Presiden Jokowi ke Istana Bogor terkait dengan sejumlah program strategis nasional di Papua, secara khusus di wilayah Kabupaten Biak Numfor dan sekitarnya. 

"Ada banyak hal yang saya sampaikan ke Bapak Presiden, intinya terkait dengan percepatan pembangunan. Saya mohon dukungan Bapak Presiden untuk kemajuan kita di Kabupaten Biak Numfor, wilayah Saereri dan tentunya Papua umumnya. Dan tentunya ada poin-poin penting lainnya juga saya sampaikan," jelasnya. 

Selain itu, lanjut Bupati, Ia dipanggil ke Istana Bogor untuk memberikan gambaran tentang kesiapan ataupun dukungan terhadap program-program percepatan pembangunan strategis yang akan dilakukan di daerah. 

Program yang dimaksud seperti; peningkatan pengelolaan sector perikanan melalui investor perikanan dan peningkatan ekspor, tentang rencana pembangunan Bandar Antariksa yang didalamnya ada Kebun Raya. 

Selain itu, juga disampaikan tentang rencana pelaksanaan Sail Teluk Cenderawasih, tentang usulan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Kepulauan Papua Utara dan lainnya. 

"Intinya bahwa dalam pertemuan empat mata dengan Bapak Presiden banyak yang saya sampaikan, dan beliau tanya langsung ke saya. Menjadi harapan besar apa yang saya sampaikan dan beliau (Presiden) sampaikan bisa terealisasi untuk kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat," kata Bupati lagi. 

Sekedar diketahui, bahwa sebelumnya juga Bupati Herry Ario Naap melakukan pertemuan empat mata dengan Kepala Staf Kantor Kepresidenan Jenderal (Purn) Moeldoko di kantornya, di Jakarta baru-baru ini. Bahkan mantan Panglima TNI itu rencananya akan datang langsung ke Biak diakhir bulan Mei 2022.(HumasBiakNumfor)

Agus Ririmasse Kunjungi Disdukcapil untuk Berikan Penguatan dan Dukungan pada Pegawai

Posted: 20 May 2022 02:06 AM PDT


AMBON,LELEMUKU.COM - Sekretaris Kota (Sekkot) Ambon, Agus Ririmasse AP, M.Si, mengunjungi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, untuk memberikan penguatan dukungan kepada pegawai Disdukcapil agar mereka bisa menerima pemimpin mereka yang selama ini kosong, dan sekarang sudah ada.

" Rabu kemarin itukan ada pelantikan, untuk pengisian jabatan administrator pada beberapa dinas di lingkup SKPD Pemkot Ambon, termasuk di dalamnya Disdukcapil. Bertahun tahun kepala bidangnya di Disdukcapil kosong, sehingga kemarin melalui SK Mentri Dalam Negeri sudah terjadi pengisian. Tugas saya harus datang memberikan penguatan dukungan kepada pegawai Disdukcapil ini agar bisa menerima pemimpin mereka yang selama ini kosong,"terang Sekkot usai memberikan penguatan, Selasa (17/05/2022), di Kantor Disdukcapil.

Sekkot menegaskan, mereka harus mendukung penuh pejabat yang baru dan bisa bekerjasama untuk melayani masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan.

"Seperti yang selalu saya bilang, seluruh pelayanan di dinas ini, baik itu KTP ,KK,KIA ,Akte Kelahiran dan lainnya itu adalah hak masyarakat Kota Ambon, wajib hukumnya pemerintah melalui Dinas ini memberikan hak itu kepada masyarkat Kota Ambon tanpa sepersen biaya, alias gratis," tandasnya.

Pada kesempatan itu Sekkot tegaskan tidak boleh ada calo di Disdukcapil.

"Tadi saya sudah menyerahkan SK Plt kepada Ibu Hanni Tamtelahitu sebagai Plt gantikan Ibu Selly Haurissa, yang telah di mutasi menjadi kepala bagian Perekonomian Sekretariat Kota Ambon.
Sehingga hari ini di pundak Ibu Hanny saya titipkan Dinas dukcapil ini,"tegasnya.

Sekkot berpesan untuk mengutamakan hati seorang hamba. Hati yang mau melayani rakyat kota ini.
Sehingga dirinya yakin di tangan PLt Kadis yang baru dan pegawai yang baru di lantik, Disdukcapil akan menjadi dinas dengan pelayanan publik terbaik. (indonesiatimur.co)

Sirjohn Slarmanat Resmikan Kamari Hotel,dan harapkan Tetap Usung Kearifan Lokal

Posted: 20 May 2022 02:04 AM PDT


AMBON,LELEMUKU.COM - Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon, Sirjohn Slarmanat, mewakili Sekretaris Kota Ambon, meresmikan Kamark Hotel di Jl Kakiali, Kelurahan Rijali, Kota Ambon, pada Selasa (17/05/2022).

Dalam sambutannya Kadis mengucapkan terima kasih kepada manajemen Kamari Hotel kerena telah memberikan kontribusi yang baik kepada kota Ambon khususnya dunia pariwisata.

"Filosofi dari nama kamari Hotel ini mempunyai makna dan merupakan sebuah kearifan lokal, Kamari artinya datang atau panggil orang datang ke Ambon dan nginap di hotel ini,"ujarnya.

Menurutnya, dengan nama ini menjadi sebuah tanggung jawab moral yang harus betul-betul diwujudkan oleh manajemen untuk bagaimana memberikan sebuah pelayanan agar memberikan kepuasan kepada tamu yang yang menginap di Kamari Hotel.

Selain itu, dirinya berharap, kedepan kearifan lokal daerah bisa menjadi ciri khas di Kamari Hotel yang nantinya menjadi kebanggaan Kota Ambon.

"Oleh karena itu Pemerintah Kota Ambon menyambut baik dan berterima kasih kepada manajemen Kamari Hotel yang sudah bisa memberikan sebuah karya kepada Kota ini,"tandasnya.

Kadis menambahkan, komponen pembangunan yang ada menjadi milik mitra bersama untuk sama-sama membangun kota Ambon.

"Di tengah-tengah pandemi yang mulai berkurang itu membuat kembali kegiatan Pariwisata di Kota Ambon semakin membaik. Salah satunya adalah membangun hotel dan selalu bergandengan tangan dengan pemerintah,"ungkapnya.

Sementara itu, menurut Manager Kamari Hotel, Noni Patty berharap, kehadiran hotel ini dapat memberikan kontribusi, baik bagi pembangunan dan perekonomian kota Ambon, serta menurunkan tingkat pengangguran melalui penyerapan tenaga kerja dan tentu saja bisa menjadi berkat bagi sesama.

"Hotel Kamari terdiri dari 77 kamar yang dilengkapi dengan fasilitas Resto, Cafe dan ruang meeting, serta memiliki 25 orang pegawai,"urai Noni.

Dia berharap hotel ini dapat memberikan pelayanan terbaik bagi pengunjung. Dirinya juga minta agar tamu undangan bisa bantu mempromosikan keberadaan Kamari Hotel melalui sosmed, ataupun secara lisan. (indonesiatimur.co)

Jokowi kunjungi Space X di Boca Chica

Posted: 20 May 2022 01:54 AM PDT


WASHINGTON,LELEMUKU.COM - Presiden Joko Widodo berkunjung ke Space X di Boca Chica, Amerika Serikat, Sabtu, 14 Mei 2022. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi berdiskusi dan meninjau pabrik produksi roket Space X bersama Elon Musk selaku founder Space X.
 
Presiden tiba di Gedung Stargate Space X sekitar pukul 10.30 waktu setempat disambut langsung oleh Elon Musk. Presiden Jokowi dan Elon Musk sempat melakukan pertemuan sebelum berkeliling melihat fasilitas produksi roket Space X.
 
Setelah peninjauan, Presiden mengatakan bahwa kunjungan ini merupakan tindak lanjut perintahnya kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan untuk berbicara dengan Elon.

"Tindak lanjut perintah saya untuk berbicara dengan Elon mengenai investasi, mengenai teknologi, mengenai inovasi, dan sekarang saya ke sini dan bertemu langsung dengan Elon untuk mendiskusikan kerja sama yang akan datang," ujar Presiden.

Elon Musk dalam kesempatan yang sama mengatakan sangat tertarik dengan masa depan Indonesia. Indonesia terlihat sangat optimistis terhadap masa depan dan memiliki energi positif.

"Saya rasa Indonesia memiliki potensi yang besar, dan saya rasa kita melalui Tesla dan Space X akan mencoba beberapa kerja sama dengan Indonesia," ujar Elon.

Lebih lanjut, Elon juga menyampaikan ketertarikannya untuk bekerja sama dengan Indonesia mengingat Indonesia memiliki potensi di banyak bidang.

"Kita akan melihat dari dekat bentuk kerja sama di banyak hal, karena Indonesia memiliki banyak potensi. Apalagi Indonesia memiliki jumlah populasi dan terus berkembang. Ini bagus karena kita membutuhkan banyak orang di masa depan," kata Elon.

Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam kunjungan tersebut antara lain Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Duta Besar RI untuk AS Rosan Roeslani. (Setpres)

Elon Musk akan Berkunjung ke Indonesia

Posted: 20 May 2022 01:52 AM PDT


WASHINGTON,LELEMUKU,COM - Dalam kunjungannya ke Space X di Boca Chica, Amerika Serikat, Sabtu, 14 Mei 2022, Presiden Jokowi mengundang Elon Musk untuk datang ke Indonesia.

"Saya kira, dia sangat tertarik sekali untuk segera datang ke Indonesia dan tadi saya sudah sampaikan untuk bisa datang di Indonesia," ucap Presiden Jokowi.

Menjawab undangan Presiden Jokowi untuk datang ke Indonesia, Elon Musk mengatakan berencana datang pada bulan November tahun ini.

"Mudah-mudahan di Bulan November, terima kasih atas undangannya," pungkas Elon.

Presiden Jokowi berkunjung ke Space X bertemu Elon Musk, setelah berdiskusi, keduanya meninjau fasilitas produksi Space X. Setelah kurang lebih satu jam berada di sana, Presiden Jokowi meninggalkan kawasan Space X. (Setpres)

Hadapi Resiko Global, Menteri Keuangan & Bank Sentral ASEAN+3 Perkuat Kerjasama

Posted: 20 May 2022 01:26 AM PDT


WASHINGTON DC, LELEMUKU.COM - Para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara-negara anggota ASEAN+3 – atau negara-negara anggota ASEAN ditambah China, Jepang dan Korea Selatan – hari Kamis (12/5) sepakat untuk memperdalam kolaborasi melalui "Chiang Mai Initiative Multilateralization" (CMIM), ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO), Asian Bond Markets Initiative (ABMI) dan ASEAN+3 Future Initiatives.

Dalam pernyataan pers yang diterima VOA, disampaikan bahwa perekonomian ASEAN+3 ketika menghadapi tantangan akibat perebakan luas pandemi virus corona terbukti tangguh. Fokus untuk meningkatkan vaksinasi dan adopsi berbagai langkah untuk meminimalkan dampak COVID-19 pada perekonomian, serta upaya pemulihan segera membuat pertumbuhan ekonomi ASEAN+3 pada tahun 2021 tetap kuat, yaitu di kisaran 6%.

"Namun normalisasi kebijakan moneter di beberapa negara maju yang lebih tajam dari perkiraan, gangguan rantai pasok yang berkelanjutan, dan kenaikan harga pangan serta energi yang diperparah oleh konflik Rusia dan Ukraina saat ini, dapat menimbulkan risiko penurunan terhadap prospek perdagangan, investasi, pertumbuhan, dan inflasi di kawasan," tambah pernyataan itu.

Indonesia Usulkan Tiga Strategi Saat Susun Kebijakan

Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani dalam pertemuan virtual ini menyampaikan tiga hal yang harus diperhatikan setiap negara ketika menyusun kebijakan untuk mengatasi tantangan saat ini, yaitu kebijakan untuk melindungi kelompok rentan, melindungi dan menjaga momentum ekonomi, dan mengembalikan kekuatan instrumen fiskal.

Khusus untuk memperkuat kerjasama keuangan di kawasan itu, Sri Mulyani mendorong penguatan AMRO sebagai lembaga yang memantau dan mengevaluasi stabilitas ekonomi makro di kawasan, sekaligus memberi rekomendasi yang lebih kredibel dalam pengambilan keputusan terkait "Chiang Mai Initiative Multilateralization" (CMIM). CMIM adalah fasilitas jaring pengaman stabilitas keuangan di kawasan itu.

AMRO: Pertumbuhan Ekonomi ASEAN+3 Jadi 4,7% pada 2022

ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO) memperkirakan pada tahun 2022 ini ekonomi ASEAN+3 akan tumbuh 4,7% dan diproyeksikan mencapai 4,6% pada tahun 2023. Inflasi inti (core inflation) untuk kawasan ASEAN+3 diperkirakan meningkat menjadi 3,5% pada tahun 2022 ini, dan moderat menjadi 2,3% pada tahun 2023.

"Peningkatan inflasi tahun ini mencerminkan efek skenario low-base, penghapusan subsidi energi dan beberapa produk penting, serta kendala dari sisi pasokan yang mendorong naiknya harga bahan baku, energi, transportasi, dan makanan. Prospek inflasi bergantung pada perkembangan harga komoditas global dan kekuatan pemulihan ekonomi," demikian petikan pernyataan seusai pertemuan virtual yang pelaksanaannya bersamaan dengan KTT AS-ASEAN di Washington DC itu.

Sri Mulyani mengapresiasi upaya ASEAN+3 mengembangkan inisiatif-inisiatif baru dalam mengatasi pembiayaan infrastruktur, instrumen makro, asuransi bencana, fintech, keuangan digital, dan perubahan iklim.

Selain para menteri keuangan dan gubernur bank sentral negara-negara ASEAN+3, hadir pula Wakil Presiden Bank Pembangunan Asia (ADB), Direktur Kantor Riset Makroekonomi ASEAN+3 (AMRO), Wakil Sekretaris Jenderal ASEAN, dan Wakil Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF). (VOA)

Jokowi Hadiri Jamuan Santap Malam Bersama Presiden Joe Biden

Posted: 20 May 2022 01:10 AM PDT


WASHINGTON, LELEMUKU.COM - Presiden Joko Widodo menghadiri jamuan santap malam antara pemimpin negara-negara ASEAN dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Acara jamuan tersebut digelar di Gedung Putih, Washington DC, pada Kamis malam, 12 Mei 2022 waktu setempat (WS) atau Jumat pagi, 13 Mei 2022 waktu Indonesia.

Dari Hotel Ritz-Carlton, Presiden Jokowi berangkat menuju Gedung Putih dan tiba sekitar pukul 17.20 WS. Presiden Jokowi langsung disambut oleh Presiden Biden lalu kemudian bersalaman, berfoto bersama, dan menandatangani buku tamu kenegaraan.

Setelahnya, Presiden Jokowi bersama dengan pemimpin negara-negara ASEAN lainnya melakukan sesi foto bersama dengan menghadap Monumen Nasional. Presiden Jokowi kemudian menuju Blue Room untuk mengikuti jamuan santap malam.

Dalam jamuan santap malam tersebut, Presiden Jokowi mendapatkan kehormatan untuk membalas toast Presiden Biden. Dalam statement pengantar toast, Presiden Jokowi menyebut bahwa KTT Khusus ASEAN-AS merupakan momentum tepat untuk memperkuat kemitraan ASEAN-AS ke depan dan menyambut baik secara prinsip kesepakatan ASEAN-AS untuk memiliki kemitraan strategis komprehensif. Kemitraan Strategis Komprehensif merupakan status kemitraan yang paling tinggi.

"Kemitraan ini sangat penting di tengah situasi dunia yang dipenuhi ketidakpastian saat ini. Untuk itu, saya mengajak kita semua untuk mengangkat gelas bagi kemitraan ASEAN-AS yang terus berkontribusi bagi penguatan nilai multilateralisme, perdamaian dan stabilitas kawasan, motor penggerak kesejahteraan kawasan," ujar Presiden Jokowi.

Sekitar pukul 20.00 WS, jamuan santap malam tersebut selesai dan Presiden Jokowi meninggalkan Gedung Putih untuk kembali menuju Hotel Ritz-Carlton. Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam kesempatan tersebut yaitu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. (Setpres)

OKP Cipayung Tolak Penjabat Wali Kota Ambon dari TNI

Posted: 20 May 2022 12:57 AM PDT


AMBON,LELEMUKU.COM - Wacana terkait penjabat walikota Ambon yang akan diisi oleh perwira TNI aktif justru mendapatkan penolakan dari OKP Cipayung Kota Ambon.

Dalam rilis yang diterima media ini, Jumat (20/05/2022) mereka berpendapat bahwa jabatan wali kota merupakan jabatan sipil yang harus diisi oleh masyarakat sipil pula dan sebaiknya TNI maupun Polri fokus pada tugas utama mereka.

"Jabatan sipil yang diisi oleh perwira TNI dan Polri aktif ini mengingatkan kita akan Dwifungsi ABRI yang pernah diterapkan rezim despotik orde baru,"ujar Ketum HMI Ambon, Afrizal Mukadar.

Menurutnya, OKP Cipayung tidak ingin dari unsur TNI maupun Polri, mereka juga berharap jabatan Penjabat wali kota Ambon juga harus diisi oleh anak daerah, bukan harus orang yang berdarah maluku melainkan orang yang dari kecil sudah hidup dan mengenal kondisi sosial, budaya, adat dan agama di Maluku.

Sebelumnya, wacana penjabat wali kota Ambon yang akan diisi oleh TNI sering dikaitkan dengan Pilgub Maluku periode mendatang atau sering di sebut sebagai perang bintang. Hal tersebut dikarenakan muncul salah seorang jendral TNI aktif yang siap maju pada pilgub1 2024 mendatang.

"Kami tidak ada urusan dengan dua jenderal itu, tugas kami adalah untuk memastikan agenda demokrasi kita di Maluku berjalan dengan baik.Jabatan sipil yang diduduki oleh TNI maupun Polri kami anggap mencederai spirit reformasi yang telah diperjuangkan oleh masyarakat dan mahasiswa pada tahun 1998, tugas kita mengawal agenda reformasi ini" jelas Hamja Loilatu, Ketum IMM kota Ambon

Hal serupa juga di sampaikan oleh Christian A. D. Rettob selaku Ketua Presidium PMKRI Cabang Ambon.
"Kita rakyat ini seakan digembleng oleh negara untuk bernostalgia kembali dengan rezim Orde Baru. Kita tau bersama bahwa Orde Baru mempunyai riwayat buruk bagi bangsa Indonesia. Jangan lagi kita berada pada situasi – situasi kelam yang nantinya mencederai kedaulatan rakyat,"tegas Rettob.

Rettob menyampaikan bahwa jangan sampai rakyat dibingkai oleh rezim Orde Baru yang secara semu dan pada akhirnya akan menunjukan orogansi kepemimpinan di Maluku terlebih ksusus Kota Ambon.

"Jika benar panjabat Walikota Ambon diisi oleh TNI maupun Polri sekalipun itu adalah keputusan Mendagri, kami akan tetap menggalang dukungan masyarakat untuk melakukan protes selama kepemimpinannya," tutup Ketum GMNI Kota Ambon, Adi S. Tebwaiyanan. (indonesiatimur.co)

Pelni Cabang Jayapura Operasikan Tiga Kapal Perintis

Posted: 20 May 2022 12:39 AM PDT


JAYAPURA, LELEMUKU.COM - PT Pelni Cabang Jayapura menyampaikan kini ada tiga kapal perintis yang beroperasi dengan rute berbeda-beda setiap kapal.

Kepala Pelni Cabang Papua Jayapura Whendy R.Imkotta kepada Anatara di Jayapura mengatakan kapal tersebut yakni sabuk 81 dengan rute Jayapura-Biak,lalu ada sabuk 58 yang mana mulai Jayapura-Nabire dan Terahkir Sabuk 100 rute Jayapura-sarmi.

"Untuk kapal perintis kini kondisi sudah beda jauh dengan sebelumnya sehingga memberikan kenyamanan bagi para penumpang,"katanya.

Menurut Whendy,dengan adanya kelonggaran beraktivitas dari pemerintah, banyak masyarakat yang melakukan perjalanan menggunakan jasa angkutan laut.

"Penumpang yang naik di pelabuan Jayapura sudah mulai meningkat yang mana sebelumnya diberlakukan pembatasan kami hanya mengangkut 100 orang sekali jalan," ujarnya

Dia menjelaskan namun setelah diberikan kelonggaran dari pemerintah, penumpang kapal perintis naik menjadi 200-300 penumpang sekali jalan.

"Apalagi untuk menuju kabupaten-kabupaten  tersebut hanya bisa di lalui oleh kapal perintis," katanya lagi.

Dia menambahkan untuk itu, bagi masyarakat yang ingin membeli tiket silakan datang ke kantor Pelni,bisa juga melalui agen perjalanan atau melalui aplikasi Pelni mobile. (Oktofina Batalajery)

Pemerintah Kota Jayapura Tetap Waspadai Kasus COVID-19

Posted: 19 May 2022 08:33 PM PDT

J

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pemerintah Kota Jayapura, Papua tetap waspadai potensi muncul kasus Baru COVID-19 di wilaya itu meskipun mendukung keputusan pemerintah pusat terkait pelonggaran masker di luar ruangan.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Jayapura Ni Nyoman Sri Antari di Jayapura, kamis, mengatakan pelonggraan penggunaan masker di area terbuka telah di terapkan werga setempat.

Namu,pihaknya meningkatkan kasus baru yang muncul karena di bawah masuk pegunjung dari luar Papua, ke "Port Numbay".

"Khusus pengunjung dari daerah di luar Papua yang kasus COVID-19 masih tiinggi," katanya.

Menurut Ni Nyoman pengguna, masker dapat memproteksi diri dari penyakit lain "Sehingga kami berharap masyarakat tetap bijak dalam menjaga kesehatan," ujarnya.

Seorang Warga Kota Jayapura Rafi,mengaku selama ini selalu memakai masker baik di luar, maupun didalam ruangan, saat melakukan aktivitasnya.

"Apalagi saat berkerja, kami selalu memakai masker karna mungkin sudah terbiasa," katanya.
dia menyambut baik kebijakan Pemerintah pelonggaran pengguna masker di area terbuka.

 Akan tetapi, ia mengaku tetap selalu menggunakan masker dalam aktivitas sehari-hari guna menjaga kesehatan diri. (Oktofina Batlajery) 

Jokowi Kembali Buka Ekspor Minyak Goreng Mulai 23 Mei 2022

Posted: 19 May 2022 07:46 PM PDT


JAKARTA,LELEMUKU.COM - Pemerintah memastikan akan kembali membuka ekspor minyak goreng mulai Senin, 23 Mei 2022 mendatang. Keputusan tersebut diambil oleh Presiden Joko Widodo setelah melihat kondisi pasokan dan harga minyak goreng saat ini, serta mempertimbangkan para tenaga kerja dan petani di industri sawit.

"Berdasarkan kondisi pasokan dan harga minyak goreng saat ini serta mempertimbangkan adanya 17 juta orang tenaga kerja di industri sawit, baik petani, pekerja, dan juga tenaga pendukung lainnya, maka saya memutuskan bahwa ekspor minyak goreng akan dibuka kembali pada Senin, 23 Mei 2022," ujar Presiden Joko Widodo dalam keterangannya di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 19 Mei 2022.

"Meskipun ekspor dibuka, pemerintah akan tetap mengawasi dan memantau dengan ketat untuk memastikan pasokan tetap terpenuhi dengan harga terjangkau," imbuhnya.

Menurut Presiden Jokowi, sejak kebijakan pelarangan ekspor minyak goreng diterapkan, pemerintah terus memantau dan mendorong berbagai langkah untuk memastikan ketersediaan minyak goreng agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Berdasarkan pengecekan langsung Presiden di lapangan dan laporan yang diterimanya, pasokan minyak goreng terus bertambah.

"Kebutuhan nasional untuk minyak goreng curah adalah sebesar kurang lebih 194 ribu ton per bulannya. Pada bulan Maret, sebelum dilakukan pelarangan ekspor, pasokan kita hanya mencapai 64,5 ribu ton. Namun setelah dilakukan pelarangan ekspor di bulan April, pasokan kita mencapai 211 ribu ton per bulannya, melebihi kebutuhan nasional bulanan kita," ungkapnya.

Selain itu, Kepala Negara juga menjelaskan bahwa terdapat penurunan harga rata-rata minyak goreng secara nasional. Pada bulan April, sebelum pelarangan ekspor, harga rata-rata nasional minyak goreng curah berkisar kurang lebih Rp19.800, dan setelah adanya pelarangan ekspor, harga rata-rata nasional turun menjadi Rp17.200–Rp17.600.

"Penambahan pasokan dan penurunan harga tersebut merupakan usaha bersama-sama kita, baik dari pemerintah, BUMN, dan juga swasta. Walaupun memang ada beberapa daerah yang saya tahu harga minyak gorengnya masih relatif tinggi, tapi saya meyakini dalam beberapa minggu ke depan harga minyak goreng curah akan makin terjangkau menuju harga yang kita tentukan karena ketersediaannya makin melimpah," jelasnya.
 
Pada kesempatan tersebut, Presiden Jokowi juga mengucapkan terima kasih kepada para petani sawit atas pengertian dan dukungan terhadap kebijakan pemerintah yang diambil untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas. Secara kelembagaan, pemerintah juga akan melakukan pembenahan prosedur dan regulasi di Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) agar terus disederhanakan dan dipermudah agar lebih adaptif dan solutif menghadapi dinamika pasokan dan harga minyak dalam negeri sehingga masyarakat dapat dilindungi dan dipenuhi kebutuhannya.
 
"Di sisi lain, mengenai dugaan adanya pelanggaran dan penyelewengan dalam distribusi dan produksi minyak goreng, saya telah memerintahkan aparat hukum kita untuk terus melakukan penyelidikan dan memproses hukum para pelakunya. Saya tidak mau ada yang bermain-main yang dampaknya mempersulit rakyat, merugikan rakyat," tegasnya. (Setpres)

DPRP Terima Aspirasi Penolakan DOB dan Pencabutan Otsus Jilid II dari Yahukimo

Posted: 19 May 2022 07:17 PM PDT

DPRP Terima Aspirasi Penolakan DOB dan Pencabutan Otsus Jilid II dari Yahukimo

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Setelah DPR Kabupaten Dogiyai dan Deiyai menyerahkan aspirasi masyarakat terkait penolakan pemekaran atau pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) provinsi dan pencabutan UU Otsus Jilid II  ke DPR Papua, Rabu, 18 Mei 2022. Maka paa Kamis, 19 Mei 2021, DPRD Kabupaten Yahukimo menyerahkan aspirasi  serupa ke DPR Papua.

Aspriasi Masyarakat Yahukimo terhadap penolakan DOB dan UU Otsus Jilid II  itu diserahkan Ketua DPR Kabupaten Yahukimo, Yosia Mirin didampingi Wakil Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Yahukimo, Amsal Siep dan Anggota Komisi A Otto Kambue kepada Wakil Ketua I DPR Papua DR Yunus Wonda, SH, MH didampingi Ketua Komisi I DPR Papua Fernando A Yansen Tinal, Ketua Poksus DPR Papua, Jhon NR Gobai dan Anggota Poksus DPR Papua Yohanis Ronsumbre.

Ketua DPR Kabupaten Yahukimo, Yosia Mirin mengatakan bahwa aspirasi yang diserahkan ke DPR Papua itu, merupakan aspirasi rakyat Yahukimo yang menolak DOB dan UU Otsus dalam demo pada 9 Mei 2022,"Sesuai tugas kami, yakni menerima dan meneruskan  aspirasi rakyat Yahukimo kepada DPR Papua untuk diteruskan kepada DPR RI dan Pemerintah Pusat," Tegas Mirin.

Dikatakan Mirin bahwa aspirasi masyarakat Yahukimo menolak tegas DOB provinsi di Papua dan mencabut UU Otsus Jilid II itu murni  merupakan aspirasi akar rumput masyarakat Yahukimo, tanpa pihaknya kurangi atau menambah aspirasi, " Kami DPRD tidak mengurangi ataupun menambahkan, ini aspirasi murni masyarakat yang kami serahkan kepada DPRP, dan kami berharap DPRP dapat menindaklajuti aspirasi ini kepada Pemerintah, DPR RI dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya di Jakarta," Pintanya

Sementara itu,  menanggapi aspirasi masyarakat Yahukimo tersebut, Wakil Ketua I DPR Papua, DR Yunus Wonda, SH, MH menyatakan bahwa DPRP menerima dan akan meneruskan aspirasi rakyat Yahukimo itu ke Pemerintah dan  DPR RI,"Kami menerima aspirasi rakyat Yahukimo yang menolak DOB dan UU Otsus Jilid II. Tentu kami akan teruskan ke DPR RI dan pemerintah pusat," kata Yunus Wonda.

Dikatakan Wonda bahwa jika melihat berbagai aksi demo disebagian besar kabupaten di Papua, ini menandakan jika  rakyat Papua sebagian besar menolak pemekaran atau DOB provinsi dan mencabut UU Otsus Jilid II. Namun, sering kali diputarbalikkan fakta seakan-akan bahwa yang menerima pemekaran lebih banyak dibandingkan dengan yang menolak pemekaran,"fakta – fakta seperti ini yang sebenarnya mengorbankan rakyat Papua. Kesalahan yang lalu, jangan membuat kesalahan yang berikut lagi," Ucapnya

Politisi Partai Demokrat ini melanjutkan, jika fakta saat ini hampir semua rakyat Papua dan hampir semua kabupaten melakukan demo menolak DOB dan UU Otsus Jilid II itu untuk menyelamatkan Orang Papua, sekaligus mengingatkan kepada elit – elit politik di Papua bahwa pemekaran tidak memberikan jaminan kesejahteraan, "Rakyat Papua sadar bahwa pemekaran itu membuat malapetaka, namun elit politik di Papua justru berpikir terbalik," tandasnya.

Lebih jauh dikatakan Wonda bahwa akar persoalan di Papua bukan masalah pembangunan, namun proteksi terhadap orang Papua yang lebih utama, dibandingkan dengan pemekaran, "Hari ini, bagaimana memproteksi Orang Papua yang jumlahnya sedikit ini. Orang Papua menyadari jumlahnya sedikit, sehingga pemekaran bisa jadi membuat orang Papua semakin tersisih. Harus kita sadari itu, Orang Papua makin tersisih di atas tanah mereka," Bebernya

Untuk itu, Yunus Wonda mengajak semua pihak termasuk yang menjadi pejabat yang memiliki kewenangan untuk melindungi Orang Papua, "Bukan masalah pembangunan, karena itu kewajiban. Menjadi seorang bupati ataupun gubernur untuk membangun, itu perintah negara. Namun, yang lebih utama melindungi dan memproteksi Orang Papua yang tinggal sedikit ini. Apakah pulau ini akan tinggal cerita bahwa didiami ras Melanesia tapi nantinya tidak ada lagi, apakah kita mau seperti itu? Jangan kita ikut memusnahkan Orang Papua. Saya mau sampaikan kepada semua elit politik, kita harus sadari itu. Pemekaran bukan ukuran, tapi negara harus berpikir untuk melindungi Orang Papua, bukan untuk berbicara memusnahkan Orang Papua," Ucap Wonda panjang lebar

Mestinya, lanjut Wonda, negara harus hadir untuk melindungi dan memproteksi Orang Papua. Sebab, masih banyak cara untuk memajukan Papua, negara tidak boleh habis akal untuk itu, "Negara harus punya banyak akal untuk merubah Papua ini dengan berbagai cara. Jangan selalu beranggapan bahwa pemekaran akan menyelesaikan masalah, itu tidak akan menyelesaikan masalah Papua. Pemekaran tidak menjamin itu, buktinya  pemekaran Provinsi Papua Barat tidak menjamin rakyat sejahtera. Apakah pemekaran Papua Barat hari ini rakyatnya sejahtera? Pemekaran juga tidak bisa menyelesaikan dengan adanya ideologi Papua merdeka, karena persoalan Papua terjadi sejak tahun 1960-an,"Tutupnya (HumasDPRP)

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

Iklan Bawah Artikel