Jokowi Sebut Penataan Kawasan Kota Kupang Buat Pengunjung Senang dan Nyaman
pada tanggal
Sunday, March 27, 2022
Jokowi Sebut Penataan Kawasan Kota Kupang Buat Pengunjung Senang dan Nyaman |
- Jokowi Sebut Penataan Kawasan Kota Kupang Buat Pengunjung Senang dan Nyaman
- Inilah Alasan Penghapusan Kewajiban Karantina dari Luar Negeri ke Seluruh Indonesia
- Budi Karya Sumadi Sebut Jalur Jogja-Solo Jadi Tolak Ukur Pengembangan KRL
- Prajurit Satgas Yonif MR 412 Kostrad Bangun Pasar Rakyat di Tima, Lanny Jaya
- Kemenkeu dan Kominfo Akan Persiapkan Aturan Ketat untuk Platform Internet dan Medsos
- Presiden Rusia Vladimir Putin Berniat Datang ke Pertemuan Puncak G20 di Bali
- Jokowi Jenguk Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Buya Syafii di Sleman
| Jokowi Sebut Penataan Kawasan Kota Kupang Buat Pengunjung Senang dan Nyaman Posted: 26 Mar 2022 09:22 AM PDT
KUPANG, LELEMUKU.COM - Presiden Joko Widodo alias Jokowi meresmikan penataan Kawasan Kota Kupang di Nusa Tenggara Timur yang dikerjakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). "Saya sangat terkesan dengan hasil penataan kawasan di Kota Kupang dari Kota Lama, Pantai Kelapa Lima, hingga koridor Jalan Frans Seda," kata Jokowi dalam rilis, Kamis, 24 Maret 2022. Jokowi berharap dengan penataan ini dapat mengubah wajah Kota Kupang, mengubah infrastruktur menjadi lebih baik, serta mengubah wajah destinasi wisatanya. "Para pengunjung lebih senang dan nyaman berkunjung ke Kota Kupang," kata Jokowi. Sementara itu, Direktur Jenderal Cipta Karya Diana Kusumastuti mengatakan penataan Kawasan Kota Kupang tersebar di tiga lokasi, yaitu Pantai Kelapa Lima, Kawasan Kota Lama atau Pantai Lai-Lai Bissi Kopan (LLBK), dan Koridor 3 Jalan Frans Seda. Luasan kawasan yang dilakukan penataan adalah 5,19 Ha. "Penataan 3 lokasi yang sudah selesai ini merupakan tahap pertama penataan Kota Kupang. Sementara tahap kedua sudah dalam proses perencanaan dan diharapkan mulai dilelang pada tahun ini," kata Diana. Penataan dikerjakan Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) NTT dengan kontraktor PT Brantas Abipraya (Persero) Tbk dan PT Yodya Karya (Persero) Tbk - KSO PT Kencana Layana Konsultan sebagai manajemen konstruksi. Penataan dilakukan sejak Oktober 2020 dan selesai pada Februari 2022 dengan biaya Rp 81 miliar bersumber dari APBN TA 2020 – 2021 (MYC). Penataan kawasan Pantai Kelapa Lima merupakan sentra penjualan ikan bagi masyarakat setempat yang dilakukan dengan menata PKL berkapasitas tampung 96 kios, mengembalikan view ke arah pantai, serta memaksimalkan ruang terbuka publik. Lingkup pekerjaannya, yaitu jetty pedagang/pier kuliner, gazebo, open theater, break water, stepping plaza, plaza pedestrian/promenade, toilet, toko bunga, pos jaga, dan drainase. Untuk penataan kawasan Kota Lama atau Pantai LLBK dilakukan dengan menghubungkan poros utama dengan material hardscape, menata PKL yang dapat menampung 44 kios, dan meningkatkan kualitas ruang terbuka. Pekerjaan yang dilakukan di kawasan ini, di antaranya renovasi heritage harbour, renovasi pier dan view deck, jetty pedagang, gazebo timor, tugu selamat datang, sea wall, toe protection, stepping plaza, promenade, jalan cobble stone, jalan aspal, toilet, toko bunga, dan drainase. Kemudian, dilakukan penataan Koridor 3 Jalan Frans Seda dengan meningkatkan kualitas ruang terbuka publik dan lansekap kawasan. Pekerjaan penataannya melingkupi pedestrian, street furniture, dan drainase. (Mutia Yuantisya| Tempo) | ||
| Inilah Alasan Penghapusan Kewajiban Karantina dari Luar Negeri ke Seluruh Indonesia Posted: 26 Mar 2022 09:11 AM PDT
JAKARTA PUSAT, LELEMKU.COM - Pemerintah menghapus kewajiban karantina bagi pelaku perjalanan dari luar negeri ke seluruh wilayah Indonesia serta mempersilakan pegawai pemerintah untuk kembali melakukan perjalanan ke mancanegara, kata sejumlah pejabat pada Senin (21/3). Kebijakan tanpa karantina sebelumnya diuji coba di tiga daerah yakni Bintan dan Batam di Kepulauan Riau serta Bali mulai 7 Maret dan oleh pemerintah dianggap berhasil. Menurut Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, penghapusan kewajiban karantina diambil pemerintah setelah kondisi pandemi di tanah air dianggap semakin terkendali, bahkan tatkala pintu kedatangan luar negeri telah dibuka. Sandiaga merujuk pada angka positivity rate dan reproduction rate (angka positif dan angka penularan) di tiga wilayah uji coba yang dianggap sudah rendah dan terus menurun sehingga pemerintah pun yakin untuk menerapkan ihwal serupa di seluruh tanah air. "Dengan pandemi yang semakin terkendali, (kebijakan) tanpa karantina diperluas ke seluruh Indonesia. (Kini) hanya dengan entry PCR test," kata Sandiaga dalam keterangan pers di Jakarta. Beleid tersebut berlaku secara resmi seiring penerbitan surat keputusan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 yang bakal dirilis Selasa. Per pekan lalu, tingkat penularan COVID-19 secara nasional berada di kisaran 1,1 persen. Hanya saja angka itu masih di atas ketentuan World Health Organization (WHO) sebagai prasyarat sebuah negara untuk menurunkan status dari pandemi menjadi endemi, yakni di bawah satu persen. Penghapusan ini merupakan pelonggaran terbaru yang diambil pemerintah setelah menganulir kewajiban membawa hasil tes PCR dan antigen asal telah menerima vaksin dosis lengkap bagi pelaku perjalanan domestik. Dalam kesempatan terpisah, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo pada Senin juga menerbitkan aturan pencabutan larangan bepergian ke luar negeri bagi para pegawai pemerintah, atau disebut juga aparatur sipil negara (ASN). "(Namun) pegawai ASN yang akan ke luar negeri terlebih dahulu memperoleh izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian," ujar Tjahjo dalam surat tersebut. Kepala Seksi Pengembangan Pasar Pariwisata Dinas Pariwisata Bali, Gunandika, dikutip dari Merdeka.com menambahkan, jumlah wisatawan luar negeri ke Pulau Dewata terus meningkat sejak penghapusan kewajiban karantina pada 8 Maret 2022. Bali sejatinya telah menerima penerbangan asing sejak 14 Oktober 2021, tapi kala itu masih mewajibkan karantina kesehatan dan hanya untuk orang asing dari 19 negara. Menurut Gunandika, wisatawan mancanegara yang datang ke Bali kini setidaknya menyentuh 300 orang per hari, melonjak dari sebelum penghapusan karantina yang hanya berkisar 100 turis asing per hari. Pada 17 Maret lalu, terang Gunandika, kedatangan harian dari luar negeri bahkan menjadi yang tertinggi, mencapai 862 orang. "Ada peningkatan setelah aturan itu berlaku. Sebelum penerapan, rata-rata satu hari 120 orang, tapi setelah bebas karantina menjadi 358 orang per hari," ujarnya. Kasus positif COVID-19 di Indonesia sendiri terus menurun setelah sempat melonjak bahkan mencapai lebih dari 60 ribu kasus baru per hari pada pertengahan bulan lalu. Empat hari terakhir, tambahan kasus harian tercatat di bawah 10 ribu kasus. Per hari ini, kasus positif tercatat 4.699 kasus sehingga akumulasi COVID-19 di Indonesia menjadi 5,9 juta kasus. Kasus aktif tercatat 203.345 atau turun 16.343 kasus dibanding hari sebelumnya. Sementara kematian akibat COVID-19 bertambah 154 orang sehingga keseluruhan menjadi 153.892 jiwa. Belum ubah status ke endemi Kendati terus terkendali, Satgas COVID-19 menyatakan Indonesia belum berencana mengubah status COVID-19 dari pandemi menjadi endemi. Dikatakan juru bicara Satgas COVID-19 Reisa Broto Asmoro dalam diskusi daring di Jakarta hari ini, salah satu parameternya adalah tingkat keterisian rumah sakit (bed occupancy ratio atau BOR) Indonesia yang masih di atas ketentuan WHO yakni lima persen. "Meski terus menurun, tapi (tingkat keterisian rumah sakit) masih di atas lima persen sehingga kita belum bisa masuk fase endemi," kata Reisa. Per 20 Maret, BOR rumah sakit Indonesia berada pada angka 14 persen. Adapun cakupan vaksinasi dua dosis mencapai 74 persen. Namun vaksinasi lengkap untuk warga lanjut usia masih tergolong rendah yakni 58,93 persen. Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Zubairi Djoerban lewat media sosialnya memprediksi Indonesia akan memasuki fase endemi setidaknya dalam beberapa minggu ke depan. "Sebentar lagi. Mungkin pas bulan puasa atau paling lambat tiga bulan dari sekarang," kata Zubairi. Hanya saja, potensi tersebut dapat tercapai andaikata kasus positif terus menurun dan angka vaksinasi lansia dapat digenjot. Hal sama disampaikan epidemiolog Universitas Griffith Australia Dicky Budiman kepada BenarNews yang meminta pemerintah menggenjot tingkat vaksinasi orang lanjut usia demi mencegah lonjakan kasus di Indonesia. Terlebih, kini muncul subvarian Omicron BA.2 yang lebih menular ketimbang Delta dan Omicron BA.1. Kedua varian tersebut sebelumnya menjadi biang lonjakan kasus positif di Indonesia. Menurut Dicky, kelompok lanjut usia merupakan yang salah satu yang paling rentan terpapar COVID-10, bahkan bisa meningkatkan angka kematian seperti yang terjadi di Hong Kong. "Tidak ada yang bisa menjamin kita tidak mengalami lonjakan kematian. Maka, pemerintah harus mendorong agar kelompok berisiko, termasuk lansia, bisa segera melengkapi dosis vaksin untuk mencegah tingginya angka kematian," ujar Dicky. (Arie Firdaus | BenarNews) | ||
| Budi Karya Sumadi Sebut Jalur Jogja-Solo Jadi Tolak Ukur Pengembangan KRL Posted: 26 Mar 2022 09:06 AM PDT
YOGYAKARTA, LELEMUKU.COM - Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) tengah melakukan elektrifikasi jalur Kereta Rel Listrik (KRL) Jogja-Solo. Elektrifikasi listrik aliran atas (LAA) tersebut direncanakan akan berlanjut hingga Stasiun Palur. Sejauh ini, jalur KRL Jogja-Solo telah mencapai jarak sejauh 62,5 km. Dengan bertambahnya Stasiun Palur menjadi bagian dari jalur KRL Jogja-Solo yang memakan jarak 6,2 km, maka total jarak KRL Jogja-Solo akan menjadi 68,7 km. Jalur baru ini akan dilakukan uji coba pada Maret 2022, sesuai dengan rencana perpanjangan rute KRL Jogja-Solo hingga Karanganyar. Sebelumnya, elektrifikasi lintas KRL Jogja-Solo hanya sampai di Stasiun Solo Balapan. Elektrifikasi ini didukung penuh oleh pemerintah. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, mengatakan bahwa pengembangan KRL akan terus berlanjut demi memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendorong kemajuan transportasi massal. "Dalam lima tahun mendatang, (akan dikembangkan) KRL dari Madiun sampai Kutoarjo, pertama ini Jogja-Solo, sebentar lagi sampai Jebres. Terus kami tingkatkan," kata Budi saat peluncuran Kartu Multi di Stasiun Balapan Solo pada Sabtu (12/3). Usai pelaksanaan uji coba, selanjutnya DJKA akan melakukan uji coba lanjutan secara dinamis pada April-Mei 2022 menuju target operasional yang diprediksi akan mulai beroperasi secara komersial pada bulan Agustus atau September 2022. Sebagai informasi, proses elektrifikasi Stasiun Palur ini sudah mencapai 73 persen. Selain elektrifikasi, DJKA juga mengaku bahwa pihaknya sedang menata track layout atau melakukan penyusunan lintasan di Stasiun Solo Jebres demi meningkatkan kualitas pelayanan, perawatan, sarana dan prasarana pendukung KRL Jogja-Solo. KRL Jogja-Solo mulai beroperasi setelah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 1 Maret 2021. Sejak saat itu, sudah lebih dari 2 juta penumpang yang telah menikmati layanan KRL Jogja-Solo. Elektrifikasi ini dinilai penting, sebab dapat membawa sejumlah dampak positif, seperti peningkatan kualitas pelayanan transportasi umum, perbaikan sarana mobilitas masyarakat Yogyakarta-Solo dan sekitarnya, serta membawa perubahan perilaku dan budaya masyarakat menjadi lebih tertib dan disiplin dalam bertransportasi secara signifikan. Terlebih, Solo merupakan salah satu dari segitiga emas di samping Yogyakarta dan Semarang. Sehingga, peningkatan elektrifikasi ini dinilai tepat guna dan diharapkan dapat memfasilitasi mobilitas masyarakat untuk cepat pulih dari dampak ekonomi karena pandemi Covid-19. Dengan berkembangnya fasilitas KRL Jogja-Solo, masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung. Beberapa di antaranya yakni meningkatnya kualitas pelayanan kereta api, bertambahnya kapasitas dan daya angkut penumpang sekaligus aspek keselamatan perkeretaapian, serta yang tak kalah penting adalah pengurangan polusi udara. Jika semua manfaat tersebut sudah dirasakan oleh masyarakat, maka bukan tidak mungkin roda perekonomian akan tergerak secara optimal.(Tempo) | ||
| Prajurit Satgas Yonif MR 412 Kostrad Bangun Pasar Rakyat di Tima, Lanny Jaya Posted: 26 Mar 2022 08:06 AM PDT
TIOM, LELEMUKU.COM - Masyarakat pedalaman Papua tepatnya di Desa Tima, Distrik Balingga, Kabupaten Lanny Jaya, Papua, kini merasakan kemudahan dan kenyamanan dalam melakukan aktivitas jual beli hasil kebun dan bahan sembako lainnya, Pasalnya Prajurit Satgas Yonif MR 412 Kostrad telah membangunkan pasar rakyat di wilayah tersebut. Sebelum dibangun pasar rakyat, untuk memasarkan hasil kebun biasanya masyarakat memanfaatkan halaman Gereja Manggalome di Desa Tima yang terbuka, dimana saat berjualan secara lesehan masyarakat akan langsung terpapar panas sinar matahari dan parahnya bila hujan maka masyarakat harus segera mengamankan dagangan mereka agar tidak kehujanan Berangkat dari pengamatan sistem perekonomian warga tersebut, Prajurit Satgas Yonif MR 412 Kostrad dari Pos Tima berinisiatif mendirikan pasar rakyat, dengan memanfaatkan bahan-bahan sederhana yang tersedia di alam, Prajurit tempur Kostrad yang mempunyai sesanti Bharata Eka Sakti itu bersama-sama masyarakat mendirikan pasar rakyat, setelah pengerjaan rampung untuk menambah nilai historis pasar rakyat tersebut diberi nama Pasar Bharata Tima. Hal ini disampaikan Komandan Pos (Danpos) Tima Satgas Yonif MR 412 Kostrad Lettu Inf Tarudin, S.Sos dalam keterangannya, Minggu (20/3/2022). Lebih lanjut, Danpos Tima mengatakan bahwa mendirikan Pasar Bharata bertujuan untuk membantu meningkatkan perekonomian rakyat dengan membantu memfasilitasi masyarakat dalam menjual hasil perkebunan, sehingga bisa berjualan dengan nyaman tanpa harus kepanasan dan kehujanan, selain itu yang tidak kalah penting dengan adanya Pasar Bharata ini masyarakat tidak perlu lagi menuju kota yang jauh dengan akses jalan yang sangat terbatas untuk menjual hasil kebun. Ditemui disela-sela kegiatannya di Pos Kotis yang berada di Distrik Tiom Lanny Jaya, Dansatgas Yonif MR 412 Kostrad Letkol Inf Moch. Renaldy H., S.Sos., M.Si. menegaskan bahwa kegiatan membantu meningkatkan perekonomian masyarakat merupakan salah satu program unggulan Satgas Yonif MR 412 Kostrad di daerah penugasan "Kami Satgas Yonif MR 412 Kostrad hadir di tanah Papua ini selain menjaga stabilitas keamanan juga berupaya dan berbuat walau dengan hal sekecil apapun untuk memberikan manfaat dan mengatasi kesulitan masyarakat salah satunya membantu meningkatkan perekonomian masyarakat di daerah penugasan," jelas Letkol Inf Renaldy Sebagai ungkapan terima kasih, masyarakat Desa Tima menggelar acara syukuran dihari perdana Pasar Bharata di operasionalkan, dalam acara tersebut masyarakat menggelar kegiatan tari-tarian adat bersama dengan Prajurit Satgas Pos Tima sebagai wujud syukur dan bahagia mereka serta doa agar kiranya Pasar Rakyat yang telah didirikan ini berdampak positif terhadap perekonomian masyarakat di Desa Tima. Sementara itu, saudara Betti Wenda yang merupakan Tokoh Pemuda di Desa Tima menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Satgas Yonif 412 MR 412 Kostrad khususnya dari Pos Tima atas inisiatif dan usahanya mendirikan Pasar Bharata tersebut. "Kami warga berharap semoga Pasar Bharata ini mampu meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Tima Distrik Balingga Kabupaten Lanny Jaya Papua," pungkasnya. (Pendam17) | ||
| Kemenkeu dan Kominfo Akan Persiapkan Aturan Ketat untuk Platform Internet dan Medsos Posted: 26 Mar 2022 07:44 AM PDT  JAKARTA PUSAT, LELEMUKU.COM - Pemerintah Indonesia disebut sedang menyiapkan aturan baru yang ketat yang akan memungkinkan untuk mendenda dan mendakwa secara pidana platform internet dan media sosial, menurut sumber yang mengetahui langsung masalah tersebut mengatakan. Aturan tersebut berpotensi memperlambat pertumbuhan pesat perusahaan online di Indonesia yang diperkirakan mencapai $70 miliar. Aturan, yang menurut pihak berwenang diperlukan untuk membuat platform menghapus konten "melanggar hukum" dengan cepat, adalah salah satu aturan media sosial yang dianggap paling ketat di dunia. Hal tersebut mengikuti tindakan keras yang intensif terhadap konten online yang telah membuat khawatir para aktivis di negara-negara seperti India. Indonesia masuk ke dalam daftar 10 besar negara dengan pengguna media sosial terbanyak di dunia, termasuk Google dan Youtube milik Alphabet Inc, TikTok, Twitter, serta Facebook, Instagram dan Whatsapp yang dimiliki oleh perusahaan Meta. Beberapa eksekutif perusahaan online yang diberi pengarahan tentang rencana tersebut memperingatkan bahwa tindakan itu sulit untuk dipatuhi. Selain itu juga malah berpotensi meningkatkan biaya operasi, dan dapat merusak kebebasan berekspresi di Indonesia yang merupakan negara berpenduduk terbesar keempat di dunia, kata sumber tersebut. Berdasarkan aturan baru itu, pemerintah memiliki otoritas untuk meminta perusahaan menghapus konten yang dianggap melanggar hukum dalam waktu empat jam jika permintaan itu ditetapkan sebagai "mendesak", kata sumber tersebut. Permintaan lain, yang dapat datang dari lembaga pemerintah mana pun, harus dipenuhi dalam waktu 24 jam. Langkah-langkah tersebut, yang sedang disusun oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo), akan segera diselesaikan dan dilaksanakan mulai Juni, sumber tersebut mengatakan kepada Reuters. Keenam sumber dari perusahaan dan pemerintah menolak disebutkan namanya karena pembicaraan itu bersifat rahasia. Para pejabat mengatakan kepada perusahaan internet bahwa permintaan pemerintah yang dianggap "mendesak" akan mencakup konten yang dianggap sensitif di bidang-bidang seperti "keamanan, terorisme dan ketertiban umum, perlindungan anak, dan pornografi," kata dua sumber. Setelah menerima keluhan resmi, perusahaan akan didenda per item konten, dengan denda yang akan terus naik jika konten yang diminta tetap bertahan lebih lama di platform, menurut tiga sumber dan dokumen pemerintah yang dilihat Reuters. Nominal denda akan ditentukan oleh besaran perusahaan jika dikaitkan dengan pengguna lokal dan "keparahan konten", menurut dokumen tersebut. Besaran denda masih dibahas, tetapi mungkin dapat mencapai jutaan rupiah per item. Dan platform yang gagal memenuhi permintaan pemerintah pada banyak kesempatan dapat diblokir dan karyawan mereka mungkin menghadapi sanksi pidana, kata dua sumber. Peraturan tersebut akan berlaku untuk semua platform internet dan digital yang ditetapkan sebagai "operator sistem internet", mulai dari raksasa media sosial hingga perusahaan e-commerce dan fintech serta perusahaan telekomunikasi. Kementerian Keuangan dan Kementerian Komunikasi dan Informasi tidak segera menanggapi permintaan komentar. Sanksi Pidana Dibandingkan dengan langkah-langkah yang diusulkan pemerintah Indonesia, perusahaan media sosial di Vietnam diharuskan untuk menghapus konten yang dianggap menyinggung dari platform mereka dalam waktu satu hari setelah menerima permintaan dari pihak berwenang. Sementara itu, India memberi perusahaan waktu selama 36 jam untuk menghapus konten yang diminta, dengan kemungkinan pengenaan sanksi pidana jika mereka tidak mematuhinya. Algoritma di Media Sosial "Pemicu" untuk tindakan lebih keras di Indonesia adalah membanjirnya konten online yang melanggar hukum, mulai dari penipuan hingga hoaks atau disinformasi politik dan virus corona, kata seorang pejabat pemerintah yang mengetahui masalah tersebut. "Kami membutuhkan tindakan tegas sekarang karena pemerintah telah dikritik dan dianggap tidak mampu menjalankan kewajibannya," kata pejabat itu. Lima sumber perusahaan yang terlibat dalam pembicaraan itu mengatakan perusahaan lokal dan mancanegara tidak memiliki cukup karyawan untuk memenuhi permintaan pemerintah tepat waktu dan proses banding atas kasus-kasus tersebut masih belum jelas. Dua perusahaan memperingatkan bahwa hal itu bisa mendorong terjadinya "penyensoran berlebihan." Peraturan tersebut akan memiliki dampak terbesar pada perusahaan media sosial, yang menganggap 270 juta penduduk muda Indonesia sebagai peluang besar untuk tumbuh. Facebook Meta memiliki 150 juta pengguna di Indonesia pada 2021, menurut data perusahaan. Booming ekonomi digital Indonesia mencapai $70 miliar menurut laporan Bain, Google, dan Temasek. Meta, Alphabet, Twitter, dan Tiktok tidak menjawab permintaan komentar. Tiga sumber di tiga perusahaan media sosial mengatakan mereka khawatir tentang kemungkinan campur tangan pemerintah terhadap konten online. "Ada kekurangan definisi (yang jelas) tentang apa yang dicakup, seperti (kategori) 'terorisme', kami dapat diminta untuk menghapus kritik terhadap pemerintah tentang topik-topik seperti Papua Barat," kata seorang sumber kepada Reuters, mengacu kepada provinsi paling timur di Indonesia yang diwarnai oleh konflik separatis selama beberapa dekade. Pemerintah telah melabeli kelompok separatis sebagai "teroris." "Banyak isu tentang kebebasan berekspresi akan muncul," tegasnya. (Reuters| VOA) | ||
| Presiden Rusia Vladimir Putin Berniat Datang ke Pertemuan Puncak G20 di Bali Posted: 26 Mar 2022 03:36 AM PDT
JAKARTA PUSAT, LELEMUKU.COM - Presiden Rusia Vladimir Putin berencana untuk menghadiri acara puncak G20 pada Oktober mendatang di Bali, kata duta besar Rusia untuk Indonesia, di tengah laporan adanya upaya negara Barat untuk mengisolasi Kremlin karena invasi militernya ke Ukraina. Duta Besar Lyudmila Vorobieva mengatakan Indonesia selaku pemegang presidensi G20 tahun ini telah mengundang Rusia ke pertemuan tingkat tinggi di Bali yang dijadwalkan 30-31 Oktober. "Itu akan tergantung pada banyak, banyak hal termasuk situasi COVID-19 yang semakin baik. Sejauh ini niatnya adalah dia ingin datang," kata Vorobieva dalam konferensi pers saat ditanya apakah Putin akan datang. Ia mengakui, dengan adanya invasi Rusia ke Ukraina banyak pihak yang menghendaki Rusia untuk keluar dari berbagai organisasi dunia, salah satunya adalah World Trade Organization (WTO). "Tentu saja pengusiran Rusia dari forum semacam ini tidak akan membantu menyelesaikan masalah ekonomi ini. sebaliknya, tanpa Rusia akan sulit untuk melakukannya," katanya, "G20 bukanlah forum untuk membahas atau menyelesaikan krisis semacam ini (Ukraina)." Komentar Vorobieva menyusul pernyataan penasihat keamanan utama AS Selasa yang mengindikasikan Washington akan memprakarsai tekanan pada Rusia untuk dikeluarkan dari forum internasional karena invasi ke Ukraina. "Mengenai G20, saya hanya akan mengatakan ini: Kami percaya bahwa Rusia tidak bisa diperlakukan seperti tidak ada masalah apa-apa saat berada di tengah lembaga internasional dan komunitas internasional," kata penasihat keamanan nasional Gedung Putih Jake Sullivan. Sementara itu, Presiden AS Joe Biden bertolak ke Brussels pada hari Rabu untuk menghadiri KTT NATO, G-7 dan Uni Eropa di mana ia direncanakan "mengirim pesan yang kuat bahwa AS siap dan berkomitmen" untuk Ukraina "selama diperlukan", ucap Sullivan. Dia juga mengatakan Biden akan berkonsultasi dengan NATO mengenai hubungan China dengan Rusia dan isu potensi partisipasi Beijing dalam konflik di Ukraina. "Pemerintah khawatir Beijing akan memberikan bantuan ekonomi atau militer ke Moskow," kata Sullivan. Dukungan China Tetapi China mengatakan pada Rabu bahwa Rusia tidak dapat dikeluarkan dari G20 karena negara itu "anggota penting". "G20 adalah forum utama untuk kerja sama ekonomi internasional," kata juru bicara kementerian luar negeri China Wang Wenbin kepada wartawan. "Rusia adalah anggota penting, dan tidak ada anggota yang berhak mengusir negara lain." Indonesia merupakan salah satu dari 141 negara yang menyetujui resolusi PBB yang mengecam agresi Rusia ke Ukraina. Namun, baik Presiden dan Menteri Luar Negeri Indonesia menahan diri untuk tidak menyebut kata Rusia dalam mengkritik agresi militer tersebut. Pemerintah Indonesia menyerukan dialog dan negosiasi ketimbang memberikan sanksi terhadap Rusia. "Setop perang. Perang itu menyengsarakan umat manusia, dan membahayakan dunia," ujar Presiden Indonesia Joko "Jokowi" Widodo dalam unggahannya di Twitter pada 24 Februari, tanpa menyebut kata Rusia, merespons hari pertama invasi militer negara itu ke Ukraina. Ancaman boikot Dosen Hubungan Internasional dari Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menilai jika Putin datang maka bisa jadi akan membuat AS dan negara Barat lainnya memboikot KTT G20. "Bukan karena Indonesia kurang baik, namun mereka pasti tidak mau hadir jika ada Rusia, Australia saja sudah bilang tidak akan hadir jika ada Rusia. Kalau negara lain banyak tidak hadir maka akan merusak kredibilitas Indonesia," kata dia. "Sekarang Rusia pintar seperti bermain catur, membuat statement hadir agar Amerika nggak datang. Dampaknya G20 tidak akan berhasil nanti," ujarnya. Pakar Hubungan Internasional dari Universitas Padjajaran, Teuku Rezasyah, menilai pertemuan G20 akan sangat ditunggu berbagai pihak karena tidak ada forum besar lainnya untuk bertemu dengan pemimpin Rusia. "Semua berkepentingan dengan Putin karena saat ini dia merupakan pusat perhatian dunia," kata dia. Kalaupun ada boikot, ujar dia, maka hal tersebut merupakan resiko yang diambil oleh tuan rumah di tengah desakan negara barat untuk justru tidak mengundang Putin ke perhelatan tersebut. "Segala resiko Indonesia harus siap, nggak boleh juga nggak diundang karena posisi dan harapan G20 adalah untuk mengatasi masalah perekonomian bersama. Jadi kita juga harus menerima [Putin] seperti tamu negara lainnya," paparnya. Resolusi IPU tentang Ukraina Sementara itu, draft resolusi yang diusulkan Selandia Baru yang menyatakan bahwa Rusia telah melakukan kejahatan agresi, yang merupakan pelanggaran keras terhadap aturan dasar hukum pidana internasional, mendapat sambutan positif dari delegasi di pertemuan Inter-Parliamentary Union (IPU) di Bali. "Majelis ke-144 IPU dilaksanakan di tengah situasi konflik antara Rusia dan Ukraina sehingga semua usulan emergency item yang masuk terkait dengan perang yang terjadi di Ukraina," kata ketua DPR RI, Puan Maharani dalam pernyataan tertulis, tanpa merinci isi resolusi. Draf usulan Selandia Baru pada prinsipnya menyerukan dialog bagi yang terlibat konflik. Usulan itu juga mengecam Rusia dengan lebih keras, sedangkan usulan resolusi Indonesia tidak mengandung kecaman terhadap salah satu pihak, kata Puan. "Usulan Indonesia mampu memecah voting dan menghalangi adopsi secara aklamasi dari emergency item usulan Ukraina, yang dianggap sebagian pihak berat sebelah," kata Puan. Direktur IPU, Duarte Pacheco, mengatakan sebelum invasi Rusia di Ukraina, pihaknya sudah melakukan dialog dengan parlemen kedua negara agar menghindari perang sehingga masyarakat sipil tidak terkena dampak konflik. "Perang harus berhenti sekarang. Ini posisi IPU," sambung Pacheco. (Tria Dianti | BenarNews) | ||
| Jokowi Jenguk Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Buya Syafii di Sleman Posted: 26 Mar 2022 03:23 AM PDT
SLEMAN, LELEMUKU.COM - Presiden Joko Widodo menjenguk mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif atau biasa disapa Buya Syafii di kediamannya di Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta pada Sabtu, 26 Maret 2022. Tiba pukul 11.26 WIB, Presiden disambut oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir. Ahmad Syafii Maarif sebelumnya dirawat di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping, Sleman karena sakit. "Siang hari ini saya menjenguk Buya Syafii Maarif. Alhamdulillah beliau saat ini dalam keadaan sehat walafiat. Saya mendengar beliau beberapa hari, beberapa minggu yang lalu dirawat di rumah sakit," ujar Presiden dalam keterangannya selepas mengunjungi Buya Syafii. Presiden Jokowi mengaku senang dengan keaadan Buya Syafii yang makin membaik. Kepala Negara pun meminta kepada seluruh masyarakat untuk turut mendoakan kesehatan Buya Syafii. "Kita berdoa bersama agar beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala," tuturnya. Dalam keterangannya, mewakili Muhammadiyah, Haedar Nashir mengucapkan terima kasih atas kedatangan Presiden untuk melihat kondisi Buya Syafii selepas menerima perawatan di rumah sakit. "Saya mewakili Muhammadiyah, keluarga besar Muhammadiyah di mana beliau berada, yang pertama menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Bapak Presiden yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukan untuk menjenguk Buya," ujar Haedar. Saat kunjungan tersebut Presiden didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno. (Setpres) |
| You are subscribed to email updates from #Lelemuku. To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States | |
